Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah harus menggunakan kewenangannya secara tepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
"Daerah bisa melakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif. Sejumlah peraturan yang bisa dibuat, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, bupati, wali kota yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya," ujarnya dalam acara Pemimpin Daerah Awards 2025 yang digelar di Jakarta.
Tito menyampaikan bahwa reformasi telah mengubah paradigma pemerintahan, memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengambil kebijakan strategis.
Tegaskan Risiko Penyalahgunaan, Pemerintah Terapkan Reward and Punishment
Ia menekankan bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan legitimasi kuat dari rakyat, namun tetap berisiko disalahgunakan.
Untuk itu, pemerintah menerapkan prinsip reward and punishment sebagai upaya pengawasan kinerja kepala daerah.
Penghargaan dapat datang dari masyarakat, media, maupun pemerintah pusat, sedangkan hukuman bisa berupa kritik publik, sanksi administratif, hingga proses hukum.
"Kita tahu bahwa daerah kita ada 552, ada 38 provinsi, 38 gubernur, ada 98 wali kota dan ada 416 bupati. Semua memberikan andil untuk masyarakatnya. Dan semua memberikan andil untuk pembangunan nasional Indonesia," kata Tito.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan Pemimpin Daerah Awards 2025 yang menurutnya menjadi bentuk penghargaan non-pemerintah, khususnya dari media, yang dapat memotivasi kepala daerah untuk terus berinovasi dan berpihak pada kepentingan rakyat.
"Pada malam ini kita menyaksikan salah satu bentuk reward yang diberikan oleh non-pemerintah lebih khususnya adalah dari media," jelasnya.
Daftar Pemenang Pemimpin Daerah Awards 2025
Berikut adalah para penerima penghargaan dalam berbagai kategori:
Kategori Inovasi Daerah:
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Tengah
- Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kabupaten Kotabaru
Kategori Pembangunan Ekonomi Daerah:
- Kabupaten Tanah Laut
- Kabupaten Tabalong
- Kabupaten Balangan
Kategori Pelayanan Publik:
- Provinsi Papua Tengah
- Kabupaten Lampung Selatan
- Kota Surabaya
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Kota Jayapura
- Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
- Satreskrim Polresta Sidoarjo
Kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM:
- Kota Bandar Lampung
- Kota Malang
- Kabupaten Berau
- Kabupaten Batang Hari
Kategori Kerja Sama Strategis:
- DPRD Kota Bekasi
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
