Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan kunjungan kerja ke luar negeri, sebagai respons atas tekanan publik yang terus meningkat.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Presiden dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prabowo menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk respons konkret terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
Anggota DPR yang Langgar Dicopot, Prabowo Minta Anggota Dewan Lebih Peka
Presiden juga menegaskan bahwa sejumlah ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR dari partainya masing-masing yang dinilai menyampaikan pernyataan tidak pantas di ruang publik.
"Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI," ungkap Prabowo.
Ia menekankan bahwa setiap anggota DPR harus memiliki kepekaan tinggi terhadap kondisi masyarakat dan berpihak pada kepentingan rakyat.
"Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat," tambahnya.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin.
Turut hadir pula para ketua umum partai politik seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Muhammad Kholid (PKS), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), dan Surya Paloh (NasDem).
Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta dalam rangka konsolidasi nasional antara pemerintah dan elite politik, menyusul tingginya tekanan publik terhadap kinerja dan sikap DPR RI.
- Penulis :
- Aditya Yohan
