Pantau - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mengingatkan semua pihak agar tidak membenturkan rakyat dengan aparat keamanan, terutama di tengah perjuangan rakyat yang bertujuan untuk mengoreksi perilaku para wakilnya di parlemen.
Seruan LPI untuk Demokrasi yang Damai dan Bermartabat
Direktur Eksekutif LPI sekaligus analis politik senior, Boni Hargens, menyayangkan adanya oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba “mengail di air keruh” dengan cara memprovokasi konflik antara massa dan aparat.
"TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat. Mereka bukan musuh rakyat," tegas Boni dalam pernyataannya.
Menurutnya, perjuangan demokrasi yang sehat memerlukan saling pengertian dan kerja sama, bukan permusuhan antar elemen bangsa.
Ia mengecam keras kematian pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, dalam insiden kericuhan, dan menekankan pentingnya evaluasi serta pembenahan sistemik.
Boni menyambut baik komitmen Polri untuk memperbaiki kinerja ke depan, termasuk upaya menjadi institusi yang lebih humanis, sebagaimana ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit.
“Polri yang humanis adalah Polri yang diinginkan rakyat,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa komitmen tersebut layak dihargai dan didukung seluruh elemen masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa rakyat memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan pendapat dan melakukan protes, karena rakyat adalah pemilik sejati kekuasaan.
"Namun, kita tidak mau rakyat dijadikan mainan oleh penumpang gelap yang ingin menghancurkan institusi negara," lanjutnya.
Negara Harus Lihat Protes Sebagai Masukan
Boni menegaskan bahwa gerakan rakyat belakangan ini harus dilihat sebagai bentuk masukan yang konstruktif bagi negara.
Menurutnya, negara harus belajar dari situasi tersebut untuk melakukan perbaikan substantif dalam rangka menempatkan rakyat sebagai tujuan utama demokrasi.
Ia menekankan bahwa tujuan perjuangan rakyat bukan untuk menyerang sesama, tetapi menciptakan kehidupan demokratis yang pro-rakyat dan berpihak pada keadilan sosial.
Polri: Tindak Anarkisme Sesuai Hukum dan HAM
Sebelumnya, Polri melalui Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyampaikan komitmen untuk menindak tegas setiap aksi anarkis.
“Kami jamin, kami akan bertindak profesional, terukur, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi HAM,” tegas Dedi.
Ia menyebut bahwa kehadiran aparat TNI dan Polri di lapangan merupakan bentuk ketegasan dalam menjaga ketentraman nasional, bukan untuk menekan rakyat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
