Pantau - Polda Jawa Barat menyiapkan skema pengamanan menyeluruh untuk mengantisipasi potensi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa yang dipusatkan di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan bahwa aksi yang direncanakan berlangsung pada 1–5 September 2025 itu belum mengantongi izin resmi.
Meski demikian, aparat tetap melakukan pengamanan sebagai langkah antisipatif.
"Aksi belum mendapat izin resmi, tetapi pengamanan tetap dilakukan untuk mencegah kerusuhan", ujarnya.
Libatkan TNI, Satpol PP, dan Damkar, Fokus Amankan Objek Vital
Pengamanan tidak hanya dilakukan di titik aksi, tetapi juga menyasar sejumlah objek vital seperti gedung perkantoran, rumah makan, serta fasilitas umum lainnya.
Polisi akan menempatkan personel di lokasi-lokasi strategis guna mencegah aksi perusakan oleh massa.
Pengamanan ini melibatkan unsur TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Pemadam Kebakaran.
Hendra mengingatkan bahwa aksi mahasiswa sebelumnya pada 29–31 Agustus sempat diwarnai kekerasan dan perusakan, bukan sekadar orasi.
"Aksi 29–31 Agustus lalu tidak diwarnai orasi, melainkan perusakan, pelemparan batu, kayu, hingga molotov ke arah petugas", katanya.
Ribuan bom molotov yang terbuat dari botol minuman keras dan benda besi dilemparkan ke arah aparat, dan sejumlah fasilitas umum serta kendaraan roda dua turut dibakar.
Imbauan untuk Masyarakat dan Orang Tua
Pihak kepolisian berharap situasi segera kondusif dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi.
Orang tua juga diminta lebih ketat mengawasi anak-anaknya, mengingat banyak remaja yang diamankan polisi pada malam hingga dini hari saat aksi berlangsung.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
