Pantau - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, resmi membatalkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025.
Pembatalan Kenaikan NJOP
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyampaikan keputusan tersebut saat menemui massa aksi mahasiswa dan ojek online (Ojol) di halaman DPRD Sulteng pada Senin.
"Saya sampaikan terkait dengan isu lokal bahwa nilai yang kemarin untuk PBB saya sudah batalkan," ungkap Hadianto Rasyid.
Ia menambahkan, langkah itu diambil setelah banyak masyarakat mengeluhkan kenaikan pembayaran PBB di media sosial.
Sejumlah warga melaporkan lonjakan tagihan, misalnya dari Rp531 ribu pada tahun 2024 menjadi Rp5,1 juta di tahun 2025, serta dari Rp499 ribu menjadi Rp2,5 juta.
Aksi Damai Mahasiswa dan Ojol
Hadianto memberikan apresiasi atas sikap damai mahasiswa dan Ojol yang turun ke jalan tanpa melakukan tindakan anarkis.
"Saya terima kasih banyak karena kalian sangat damai hari ini dan kita beda dengan daerah lain, tidak ada ribut-ribut sehingga kita ingin menunjukkan bahwa Kota Palu sangat kondusif," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa Kota Palu pernah mengalami kerusakan parah akibat gempa dan tsunami pada tahun 2018.
"Jadi 2018 silam banyak rumah dan fasilitas di Kota Palu rusak berat, saat ini kita sudah perbaiki semua sehingga saya mengajak semua pihak menjaga kota ini," sebutnya.
Wali Kota Palu hadir bersama Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana untuk menemui langsung massa aksi.
Selain membatalkan kenaikan NJOP, Pemkot Palu juga berencana membangun shelter khusus untuk Ojol yang dilengkapi dengan fasilitas wifi gratis.
"Pemerintah Kota Palu akan membuat shelter untuk ojek online di kota Palu tahun ini yang dilengkapi dengan wifi gratis di setiap shelter tersebut," katanya.
- Penulis :
- Arian Mesa
