Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Mendagri Tito Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri dan Gelar Pesta Mewah demi Redam Gejolak Sosial

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Mendagri Tito Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri dan Gelar Pesta Mewah demi Redam Gejolak Sosial
Foto: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) didampingi Mendagri Tito Karnavian (kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kiri), KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono (ketiga kiri), KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (ketiga kanan), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan), Kepala BIN Muhammad Herindra (kanan) menyampaikan keterangan pers usai mengikuti Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Jakarta (sumber: ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri serta tidak menggelar acara berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar.

Instruksi ini disampaikan Tito menyusul meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir yang dinilai berpotensi memicu keresahan publik.

Instruksi Mendagri untuk Kepala Daerah

Tito menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan situasi kondusif di wilayah masing-masing.

"Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah," ungkapnya.

Selain itu, Tito mengingatkan para pejabat daerah agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik.

Ia menekankan bahwa setiap pejabat sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menghindari salah tafsir yang dapat memicu gejolak baru di masyarakat.

Tanggapan Pengamat Politik

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai instruksi Mendagri Tito sebagai langkah tepat untuk menjaga kondusivitas.

"Upaya Mendagri ini adalah bentuk mengedepankan empati kepada rakyat. Jika pejabatnya merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, maka potensi gejolak bisa ditekan," ujarnya.

Iwan menekankan pola komunikasi pejabat daerah berperan besar dalam menciptakan ketenangan.

"Komunikasi publik yang baik akan membantu menciptakan suasana tenang. Seorang kepala daerah harus hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing kemarahan rakyat," katanya.

Ia juga mendukung strategi pemerintah yang mengedepankan pendekatan empati ketimbang hanya mengandalkan aspek keamanan.

"Pendekatan empati ini lebih bisa diandalkan untuk mencegah eskalasi. Jika ditopang dengan kebijakan yang benar-benar pro rakyat, maka situasi kondusif dapat terus terjaga," tutup Iwan.

Penulis :
Arian Mesa