Pantau - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan seluruh agenda perjalanan dinas luar negeri Komisi II resmi dibatalkan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan DPR RI di tengah gelombang demonstrasi di sejumlah wilayah.
Keputusan Pembatalan Perjalanan Dinas
"Sebagaimana arahan dari presiden dan pimpinan DPR, kami membatalkan seluruh perjalanan luar negeri yang telah terjadwal di Komisi II DPR RI," ujar Rifqy dalam rapat dengar pendapat bersama Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, BNPP, dan DKPP pada Rabu (3/9/2025).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga meminta Sekretariat Komisi II mengembalikan dana perjalanan dinas ke kas negara.
"Dana yang telah disiapkan untuk hal tersebut, kami minta kepada sekretariat Komisi II DPR RI untuk dikembalikan ke kas negara dan kami berharap dana tersebut bisa dihajatkan untuk kepentingan program yang lebih bersifat kerakyatan dan pro rakyat," jelas Rifqy.
Transparansi dan Penghematan Anggaran
Rifqy menegaskan komitmen Komisi II untuk menjaga transparansi dengan menyiarkan seluruh sidang dan rapat secara langsung sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kinerja lembaga dan mitra kerja.
Langkah itu juga sejalan dengan instruksi Kemendagri yang meminta kepala daerah melakukan penghematan anggaran, terutama pada kegiatan seremonial.
"Kami berharap Kemendagri bisa mengecek 545 provinsi/kabupaten/kota. Pergeseran anggaran yang bersifat seremonial itu harus berbuah pada anggaran pro rakyat dalam caturwulan terakhir APBN 2025 ini," tegas Rifqy.
Rifqy menilai penghematan tersebut akan lebih bermanfaat jika dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Tria Dianti
