
Pantau - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan 35 bupati dan wali kota di wilayahnya untuk mempercepat pemulihan pascademonstrasi yang terjadi akhir Agustus hingga awal September 2025.
"Segera lakukan perbaikan. Didata dan jika nanti ada yang kurang, bisa disampaikan ke Pemerintah Provinsi. Jika memang diperlukan, dibantu," ungkap Luthfi.
Arahan tersebut disampaikan usai Luthfi memimpin rapat daring bersama pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) serta 35 kepala daerah se-Jawa Tengah.
Empat Instruksi Utama
Luthfi menegaskan ada empat instruksi yang harus segera dijalankan pemerintah kabupaten/kota.
Pertama, perbaikan gedung atau fasilitas umum yang rusak akibat aksi massa, termasuk coretan pada bangunan, harus segera ditangani.
Kedua, kepala daerah diminta mengintensifkan kegiatan melibatkan masyarakat sesuai kearifan lokal, seperti pengajian umum atau bazar di sekitar fasilitas umum, guna mempererat hubungan antarwarga.
Ketiga, koordinasi antara bupati/wali kota dengan kapolres dan dandim setempat wajib dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi kerawanan dan menjaga kondisi tetap kondusif.
Keempat, komunikasi dengan kampus di wilayah masing-masing perlu diperkuat, melanjutkan langkah Pemprov Jateng yang sebelumnya sudah berdialog dengan rektor hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi.
Jaminan Pelayanan Publik dan Investasi
Gubernur menyebut aksi demonstrasi mengakibatkan kerusakan bangunan di 16 kabupaten/kota, salah satunya Kota Pekalongan yang menjadi prioritas bantuan pemprov karena tingkat kerusakan cukup parah.
Ia memastikan pelayanan publik di Jawa Tengah tidak akan terganggu oleh dampak kerusuhan.
"Pelayanan pada masyarakat tidak boleh terganggu. Di sisi lain, jaminan keamanan dan ketertiban jadi daya tarik investasi. Apalagi pertumbuhan ekonomi Jateng 5,28 persen atau di atas angka nasional, tidak boleh terganggu," tegasnya.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyatakan dukungannya terhadap arahan gubernur, terutama terkait percepatan pembersihan fasilitas umum.
"Tujuannya, agar tidak menjadi tontonan warga dan menimbulkan trauma. Selain itu juga menjaga iklim investasi Jateng yang sedang tumbuh positif," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa