Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Ekonomi dan Pemulihan Fasilitas Umum Rusak

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Ekonomi dan Pemulihan Fasilitas Umum Rusak
Foto: Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta (sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/9/2025), membahas perkembangan ekonomi nasional serta pemulihan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi.

Fokus Ekonomi dan Investasi

Rapat terbatas tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara merata.

"Dalam sektor ekonomi, Presiden Prabowo meminta kepada tim ekonomi untuk memastikan investasi-investasi ini bisa mendorong peningkatan lapangan kerja secara merata di Tanah Air, dan tidak memusat di Jakarta saja," ungkap Teddy.

Selain itu, Presiden juga meminta percepatan perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.

Instruksi Perbaikan Infrastruktur

Presiden menugaskan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggoro untuk segera memperbaiki sarana publik yang terdampak aksi anarkis dalam demonstrasi minggu lalu.

"Melakukan percepatan perbaikan beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat adanya beberapa aksi anarkis dalam demonstrasi di minggu kemarin, agar masyarakat bisa beraktivitas kembali secara nyaman," kata Teddy.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut seluruh biaya perbaikan ditanggung pemerintah pusat.

"Saya rasa kurang lebih masih sama ya, sekitar Rp950 miliar. Semua itu anggaran pusat," ujar AHY.

Menurut AHY, kerusakan akibat kerusuhan mencapai Rp950 miliar, dan dana pemulihan diambil dari pos kedaruratan APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penulis :
Arian Mesa