Anutin Charnvirakul Terpilih Jadi Perdana Menteri ke-32 Thailand Gantikan Paetongtarn Shinawatra

Pantau - Politikus Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, resmi terpilih sebagai Perdana Menteri ke-32 Thailand setelah mengalahkan Chaikasem Nitisiri dari Partai Pheu Thai dalam pemungutan suara parlemen pada Jumat (5/9).

Hasil Pemungutan Suara

Dalam pemilihan yang diikuti 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, Anutin meraih 311 suara dan melampaui ambang batas yang dibutuhkan.

Sementara itu, Chaikasem hanya memperoleh 152 suara, sedangkan 27 anggota lainnya memilih abstain.

Anutin dicalonkan oleh Chaichanok Chidchob, sekretaris jenderal Partai Bhumjaithai yang dikenal berhaluan konservatif.

Partai Pheu Thai sebelumnya menjadi partai terbesar kedua dengan 141 kursi dalam pemilu 2023, sementara Partai Pergerakan Maju (MFP) meraih 151 kursi.

Adapun Partai Bhumjaithai yang kini menguasai kursi perdana menteri hanya memiliki 70 kursi di parlemen.

Profil Anutin dan Dinamika Politik Thailand

Anutin Charnvirakul, 58 tahun, merupakan pewaris perusahaan konstruksi besar di Thailand.

Ia memulai karier politik di Partai Thai Rak Thai yang didirikan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Anutin pernah menjabat Menteri Kesehatan Masyarakat pada 2019–2023, lalu menjadi Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri dari 2023 hingga Juni 2025.

Namanya populer karena peran besar dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dukungan terhadap legalisasi ganja pada 2022.

Pemilihan perdana menteri baru dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi Thailand memecat Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya.

Paetongtarn dinyatakan melanggar kode etik usai mengkritik petinggi militer senior Thailand ketika berbicara dengan PM Kamboja Hun Sen di tengah ketegangan perbatasan.

Meski telah mengajukan gugatan atas keputusan pemecatan tersebut, posisinya tetap digantikan melalui pemilihan parlemen.

Peristiwa ini menambah babak baru ketegangan politik di Thailand yang sudah berlangsung sejak pelengseran Thaksin Shinawatra pada 2006 dan kerap memicu gesekan antara pemerintahan terpilih dengan institusi pengadilan.