Pantau - Menteri Agama memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Rabu, 3 September 2025.
Dalam paparannya, Menag menegaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian anggaran, kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
"Kami berkomitmen agar meski terjadi penyesuaian anggaran, pelayanan publik tetap terjaga dan berkualitas. Fokus utama Kementerian Agama tahun 2026 adalah memperkokoh kerukunan umat dan meningkatkan kualitas pendidikan agama serta keagamaan," ujarnya.
Pendidikan dan Kerukunan Jadi Arah Prioritas
Menag menyampaikan bahwa tahun 2026 akan difokuskan pada dua aspek utama, yakni pendidikan agama dan kerukunan antarumat beragama.
"Jadi tahun depan kita fokus pada pendidikan dan kerukunan umat," tegasnya di hadapan anggota dewan.
Dalam rapat tersebut, Menag didampingi oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i serta para pejabat Eselon I Kementerian Agama.
Menag juga menjelaskan bahwa pagu indikatif tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Namun, kenaikan anggaran terbesar tercatat pada Unit Sekretariat Jenderal, yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional ASN.
"Peningkatan ini merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara dalam pemenuhan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara," jelasnya.
Dorong Digitalisasi dan Revitalisasi Pendidikan Keagamaan
Menag juga mengusulkan sejumlah terobosan program prioritas untuk mendukung agenda kementerian di tahun 2026, antara lain:
- Revitalisasi madrasah
- Digitalisasi pendidikan
- Penguatan ekoteologi
- Pemberdayaan pesantren dan ekonomi umat
Sementara itu, terkait dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang telah disahkan melalui UU Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 pada 26 Agustus 2025, Menag menyatakan bahwa saat ini kementeriannya tengah menjalani masa transisi kelembagaan.
Menag berharap proses tersebut dapat berjalan cepat, mengingat persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026 juga sudah dimulai.
"Transisi kelembagaan ini kami pastikan berjalan tertib, terukur, dan berkesinambungan tanpa mengganggu pelayanan publik," pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
