Pantau - Komisi V DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan penyerapan anggaran pemerintah dengan menyetujui perubahan anggaran 2025 dan tambahan anggaran 2026 untuk mendorong realisasi program lebih cepat menjelang akhir tahun.
Penegasan Dukungan dan Alasan Percepatan
"Perubahan anggaran tahun 2025 sudah kita tanda tangani. Kami berharap serapan (anggaran ini) bisa dikejar dengan cepat ya, terutama di akhir tahun. Akhir tahun ini biasanya cuaca kurang bagus, ini musim hujan dan tantangan di lapangan itu pasti lumayan besar. Sementara, di sisi lain, kita berharap APBN ini memberikan trigger atau daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat," ungkap Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam Rapat Kerja dengan pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Lasarus menekankan pentingnya percepatan komunikasi terkait perubahan anggaran agar pelaksanaan program tidak terhambat.
Komisi V DPR RI berkomitmen menjadi mitra pemerintah yang mendukung penuh jalannya program dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan.
"Oleh karenanya kami dengan cepat menyetujui setiap ada perubahan. Anggaran cepat disampaikan kepada kami, supaya kami cepat setujui dan tidak menjadi halangan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan," ujarnya.
Rincian Agenda Rapat dan Langkah Lanjutan
Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI bersama pemerintah membahas perkembangan pagu efektif tahun 2025 termasuk tambahan anggaran hasil buka blokir.
DPR juga menyetujui penyesuaian anggaran dari pagu indikatif ke nota keuangan serta permohonan tambahan anggaran untuk tahun 2026.
"Semoga itu tidak terlalu banyak mempengaruhi apa yang sudah disusun di Kementerian Lembaga. Karena sifat kami mendukung, men-support bagaimana mitra kerja Komisi V ini bisa berlari lebih cepat dan bisa lebih cepat menyerap anggaran dalam rangka APBN mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat," tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Rapat kerja dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga mitra Komisi V DPR RI antara lain Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Transmigrasi, serta Kepala BMKG.
Pembahasan anggaran untuk Kementerian Desa serta BNPP/Basarnas dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/9/2025).
- Penulis :
- Shila Glorya
