Pantau - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Kenaikan Alokasi Anggaran dan Perhatian DPR
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan bahwa agenda ini merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran yang telah dimulai sejak Juli 2025.
"Rapat kerja dan rapat dengar pendapat hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2026 yang telah kita laksanakan pada bulan Juli 2025 yang lalu," ungkapnya.
Dalam RAPBN 2026, Kemendes PDT memperoleh alokasi sebesar Rp2,504 triliun dari kebutuhan yang diajukan sebesar Rp3,368 triliun.
Sementara itu, Basarnas mendapatkan anggaran Rp1,409 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp2,272 triliun.
Jumlah ini meningkat dibanding pagu indikatif pada Juli 2025, di mana Kemendes PDT hanya dipatok Rp1,59 triliun dan Basarnas Rp1,01 triliun.
"Berdasarkan nota keuangan, dalam RAPBN tahun 2026, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2,504 triliun dari pagu kebutuhan sebesar Rp3,368 triliun. Dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas sebesar Rp1,409 triliun dari pagu kebutuhan Rp2,272 triliun," jelas Lasarus.
Prioritas Program dan Penyesuaian dengan Masukan DPR
Komisi V DPR RI menekankan bahwa penyusunan program kerja tahun 2026 harus mengacu pada masukan parlemen agar anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
"Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami tegaskan kembali lagi untuk setiap mitra kerja agar dalam penyusunan program kegiatan pada tahun anggaran 2026 disesuaikan dengan saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang sudah disampaikan dalam rangkaian rapat yang begitu panjang yang sudah kita lalui," tegasnya.
Untuk Kemendes PDT, perhatian difokuskan pada pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), percepatan pembangunan daerah tertinggal, pelatihan pendamping koperasi desa merah putih, serta pengelolaan tenaga pendamping desa.
"Pertama, Kementerian Desa dan PDT akan meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam memenuhi target program pengembangan BUMDes atau BUM Desa bersama dengan usaha ekonomi masyarakat, pemantauan dan evaluasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal, pelatihan pendampingan koperasi desa merah putih dan pengelolaan tenaga pendamping desa," ujarnya.
Sementara untuk Basarnas, DPR menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan sarana pendukung.
Hal ini bertujuan untuk mempercepat waktu respon dalam setiap misi penyelamatan, baik saat bencana alam maupun pasca kecelakaan.
"Yang kedua, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas agar meningkatkan kapasitas ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung guna memastikan quick response time dapat terpenuhi dalam setiap misi penyelamatan, utamanya pada pencarian dan pertolongan dampak bencana alam maupun pasca kecelakaan, baik di darat maupun di laut," tambah Lasarus.
Komisi V menargetkan pembahasan anggaran ini dapat segera diselesaikan untuk segera dikirim ke pimpinan DPR dan diteruskan ke Kementerian Keuangan.
"Hari ini mudah-mudahan kita tuntas, sehingga selanjutnya, kami hari Senin depan sudah bisa mengirim ini ke pimpinan DPR sebagaimana siklus pembahasan anggaran di DPR untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Keuangan," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
