Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan langkah konkret untuk mengatasi anjloknya harga singkong di Lampung yang berdampak langsung pada jutaan petani.
Pemerintah Siapkan Regulasi Harga Singkong
Amran menegaskan pemerintah pusat berkomitmen penuh dalam mencari solusi jangka pendek maupun panjang.
"Pemerintah (pusat) berkomitmen dalam mencari solusi jangka pendek maupun panjang," ungkapnya saat menerima kunjungan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati di Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan tersebut, Mentan berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.
"Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi," tegas Amran.
Selain itu, ia mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri terpenuhi sekaligus memperkuat posisi tawar petani.
"Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan," jelasnya.
Lampung Sentra Singkong Nasional
Gubernur Rahmat menekankan Lampung merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70 persen produksi Indonesia.
"Harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong, membuat produk lokal sulit bersaing," ujarnya.
Rahmat menegaskan potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar, dengan PDB dari sektor ini diperkirakan hampir Rp50 triliun.
Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan lebih luas dibanding padi dan jagung.
"Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi," tambahnya.
Dalam pertemuan itu, Rahmat didampingi Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.
Mereka menyampaikan tanpa regulasi tata niaga yang jelas, hubungan petani dan pabrik tidak pernah menemukan kesepakatan harga pasti.
Anggota DPRD Lampung Mikdar Ilyas menambahkan persoalan harga singkong juga dipicu potongan harga tinggi hingga 60 persen dari harga Rp1.350 per kilogram.
"Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri," kata Mikdar yang juga Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.
Ia mengapresiasi respons cepat Mentan Amran yang langsung menyiapkan solusi terkait penetapan harga singkong di pasar nasional.
"Bahkan, tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong," pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
