Pantau - Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke sektor riil, dan menyebutnya sebagai momentum penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyatakan bahwa dana tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong investasi, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur domestik.
" Kami percaya, dengan kebijakan yang tepat sasaran, dukungan infrastruktur, serta kepastian iklim usaha, dana stimulus ini akan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat manufaktur strategis di Asia," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen seperti yang diarahkan Presiden Prabowo membutuhkan perbaikan sistemik dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
HKI juga menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana dana disalurkan untuk menjawab kebutuhan industri, khususnya sektor manufaktur dan padat karya.
" Dukungan dana sebesar ini harus mampu memperkuat daya saing industri manufaktur dan padat karya, karena keduanya memiliki multiplier effect yang luas dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, hingga penguatan rantai pasok nasional," ia mengungkapkan.
Tantangan Dunia Usaha dan Risiko Kebijakan Tidak Tepat Sasaran
Menurut HKI, dunia usaha masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya daya beli masyarakat, belum kondusifnya iklim ekonomi, serta tingginya biaya logistik dan energi.
HKI mengingatkan bahwa jika kebijakan hanya fokus pada sisi suplai tanpa mempertimbangkan sisi permintaan, maka hasilnya akan kurang optimal.
Selain itu, HKI juga menyampaikan pentingnya kebijakan pendukung seperti kepastian regulasi, efisiensi biaya, dan stabilitas pasar domestik agar dana stimulus tidak hanya menjadi solusi jangka pendek.
Dana Rp200 triliun ini, menurut HKI, merupakan peluang sekaligus tantangan karena persoalan utama bukan hanya pada jumlah dana, tetapi juga kepastian iklim usaha.
Masih banyak industri manufaktur padat karya yang menghadapi tingginya biaya produksi, mahalnya harga energi dan logistik, serta lemahnya kepastian hukum.
HKI menekankan bahwa momentum ini harus dibarengi dengan reformasi struktural yang konsisten, antara lain melalui kepastian regulasi, efisiensi biaya, konektivitas dengan UMKM, dan penguatan sumber daya manusia.
HKI juga menyoroti pentingnya percepatan proses perizinan, terutama bagi proyek strategis nasional (PSN) dan investasi yang sudah siap tetapi terhambat birokrasi.
Tanpa perbaikan mendasar, dana sebesar ini berisiko hanya "parkir" di sistem perbankan tanpa memberikan dampak nyata terhadap dunia usaha.
Pemerintah Tarik Dana Mengendap untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana penarikan dana mengendap sebesar Rp200 triliun dari total simpanan pemerintah sebesar Rp425 triliun di Bank Indonesia.
Dalam konferensi pers setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam (10/9), Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian nasional agar target pertumbuhan ekonomi segera tercapai.
HKI berharap kebijakan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional secara berkelanjutan melalui pendekatan holistik yang menggabungkan stimulus fiskal dengan reformasi struktural yang menyeluruh.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
