Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, Sandi Fitrian Noor, mendesak adanya pengawasan dan sertifikasi yang lebih ketat terhadap pengadaan food tray atau ompreng untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan produk nonhalal yang mengandung lemak babi.
"Temuan ini sangat disayangkan dan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Program MBG adalah program mulia yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat", ujar Sandi.
Muhammadiyah dan BPJPH Dorong Sertifikasi Halal
PP Muhammadiyah sebelumnya meminta agar penggunaan food tray dihentikan setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menemukan kandungan nonhalal saat inspeksi ke pabrik pembuatannya di China.
BPJPH telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan sertifikasi halal dalam seluruh elemen program MBG, termasuk antisipasi penggunaan peralatan makan yang tidak sesuai standar.
Sandi menyambut baik langkah proaktif Muhammadiyah dan BPJPH tersebut. Ia menilai koordinasi antarlembaga negara harus diperkuat dan dipercepat implementasinya.
"Namun, koordinasi harus berujung pada tindakan nyata di lapangan. Perlu audit dan pengawasan segera terhadap seluruh rantai pasok program MBG, tidak hanya pada makanannya, tetapi juga pada kemasan dan peralatannya", tegasnya.
Audit Vendor dan Pendampingan UMKM
Sandi menyarankan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan BGN bersama BPJPH, segera menarik semua food tray yang terindikasi nonhalal dan menggantinya dengan produk terjamin halal.
Selain itu, diperlukan audit menyeluruh terhadap seluruh vendor serta produk pendukung program.
Ia juga mendesak BPJPH mempercepat pendampingan dan sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang menjadi rekanan program pemerintah, termasuk produsen kemasan makanan.
Penguatan Ekosistem Halal
Sebagai penanggung jawab utama, BGN diminta melakukan sosialisasi masif dan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan—mulai dari perencana program di tingkat pusat dan daerah, penyedia jasa, hingga masyarakat penerima.
Sosialisasi ini menekankan pentingnya jaminan produk halal dalam program pemerintah.
" Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia, dimulai dari program-program pemerintah sendiri. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang ragu-ragu menerima bantuan dari negara karena alasan keyakinan", pungkas Sandi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
