Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan audiensi dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf untuk membahas peningkatan layanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Papua, khususnya Papua Barat Daya.
Usulan Embarkasi Haji di Sorong
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam peningkatan kuota, fasilitas, serta pelayanan haji dan umrah bagi jamaah asal Papua, terutama di Papua Barat Daya.
"Saya menyampaikan salam hangat dari Gubernur Papua Barat Daya serta ucapan terima kasih atas kesempatan audiensi bersama bapak menteri," ungkap Ahmad.
Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti hasil rapat kerja Gubernur se-Tanah Papua yang menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya penguatan koordinasi lintas kementerian dan daerah, percepatan pembangunan asrama haji di Papua Barat Daya, serta penyediaan layanan khusus dengan mempertimbangkan faktor geografis, akses transportasi, dan tingginya biaya perjalanan jamaah dari Papua.
"Kota Sorong memiliki posisi strategis sebagai pusat transportasi se-Tanah Papua dan dinilai layak menjadi lokasi embarkasi haji," ujarnya.
Sorong dinilai memiliki keunggulan stabilitas keamanan karena didukung keberadaan Armada III TNI AL, Pasmar 3, Polda Papua Barat Daya, Korem, hingga Detasemen Brimob.
Tanggapan Pemerintah Pusat
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa syarat penetapan embarkasi penuh adalah keberangkatan minimal 4.000 jamaah per tahun.
"Sementara jumlah jamaah dari Papua saat ini masih di bawah standar tersebut," jelasnya.
Meski demikian, ia menyatakan dukungan terhadap inisiatif Papua Barat Daya dan membuka peluang menghadirkan embarkasi antara di Sorong mulai tahun 2027.
"Sebagai langkah awal, hotel-hotel yang tersedia di Kota Sorong dapat dimanfaatkan sementara sebagai asrama haji sebelum pembangunan fasilitas definitif selesai," katanya.
Pemerintah pusat juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, serta pihak terkait untuk merealisasikan rencana embarkasi antara di Sorong.
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah daerah dan pusat akan membentuk tim koordinasi untuk menindaklanjuti rencana embarkasi antara secara teknis.
Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan berharap adanya langkah konkret untuk menjawab kebutuhan umat Islam di Papua Barat Daya dalam menunaikan ibadah haji dan umrah dengan lebih mudah dan layak.
- Penulis :
- Shila Glorya
