Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat literasi serta akses keuangan di desa agar masyarakat terlindungi dari pinjaman online ilegal.
Perluasan Desa Devisa dan Inklusi Keuangan
Khofifah menegaskan bahwa penguatan desa devisa tidak hanya soal ekspor produk unggulan, tetapi juga melindungi warga desa dari jerat pinjaman ilegal.
"Menguatkan desa devisa sekaligus memperluas inklusi keuangan berarti memberi masyarakat akses pembiayaan yang aman. Bukan hanya soal ekspor produk kopi, kakao, atau rumput laut, tapi juga soal melindungi warga desa dari pinjol ilegal," ungkapnya.
Saat ini Jawa Timur memiliki 293 Desa Devisa dengan komoditas prioritas meliputi kopi, kakao, hasil laut, furnitur, teh, makanan dan minuman, fesyen, serta rempah-rempah.
Program Desa Devisa dinilai mampu meningkatkan ekspor sekaligus kesejahteraan masyarakat desa.
Beberapa desa bahkan menjadi pionir sejak awal, seperti perajin tenun di Wedani Gresik, Bandar Kidul Kediri, dan Larangan Lamongan.
Produk tenun generasi ketiga dan keempat mulai dikenal sebagai identitas ekonomi kreatif Jawa Timur.
Sementara itu, Desa Devisa rumput laut di Sidoarjo sudah terhubung dengan kebutuhan industri kosmetik global.
Transformasi menuju ekonomi hijau juga ditunjukkan melalui inovasi batik ramah lingkungan dengan pewarna alami.
Dengan dukungan UMKM, desa devisa menjadikan Jawa Timur salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi nasional.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tercatat mencapai Rp3.168,3 triliun pada 2024 dan Rp849,3 triliun pada triwulan II 2025.
Koperasi Merah Putih dan Literasi Keuangan
Selain Desa Devisa, Khofifah juga mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menyalurkan pangan, pupuk, LPG, hingga gula langsung dari produsen ke masyarakat untuk memangkas rantai distribusi.
"Koperasi Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tapi juga strategi pemutusan rantai distribusi yang panjang. Dengan dukungan OJK, koperasi desa bisa mendapat akses pembiayaan sehat dan beroperasi lebih cepat," jelasnya.
Khofifah menekankan pentingnya peran OJK dalam mendampingi koperasi desa agar memperoleh akses permodalan sehat sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
"Pinjol ilegal adalah PR besar kita. Maka literasi keuangan harus digencarkan sampai desa, sekolah, dan pesantren agar masyarakat tahu cara membedakan lembaga legal dan ilegal," ujarnya.
Ia optimistis strategi terpadu melalui Desa Devisa, Koperasi Merah Putih, serta literasi keuangan akan menjadi fondasi kokoh bagi perekonomian desa sekaligus menopang target Indonesia Emas 2045.
"Kalau desa kuat, koperasi sehat, dan masyarakat terlindungi, maka ekonomi desa akan menjadi pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045," tegasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
