Pantau - DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) resmi meluncurkan Buku Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional (OI) dan Panja Open Government Parliament (OGP), dalam acara yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025.
Peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari kerja Panja selama enam bulan yang memetakan arah kebijakan dan strategi DPR dalam mendukung politik luar negeri bebas aktif, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi parlemen, dan mengoptimalkan peran Indonesia di forum internasional.
Ketua Panja OI DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa hasil kerja Panja harus ditindaklanjuti secara konkret dan tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata.
"Kami tadi dari Panja Organisasi Internasional memetakan bagaimana DPR bisa mendukung pendekatan bebas aktif agar Indonesia bisa memaksimalkan manfaat berbagai forum internasional tanpa perlu terfragmentasi dalam dikotomi blok-blok kekuatan. Hal ini memungkinkan kita mempertahankan kedaulatan kebijakan domestik sambil mengoptimalkan peluang diplomatik," ungkap Ravindra.
Sinkronisasi Regulasi dan Penguatan Peran Global
Panja OI merekomendasikan agar Indonesia segera melakukan sinkronisasi regulasi dengan standar good governance.
Langkah ini dinilai penting agar Indonesia lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus meningkatkan daya saing di bidang ekonomi dan kelembagaan.
"Kita akan melakukan sinkronisasi regulasi dengan standar good governance agar kita bisa mendapatkan akses yang lebih luas, meningkatkan arus investasi, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita," ujar Ravindra.
Beberapa regulasi yang perlu diperbarui antara lain Undang-Undang Statistik untuk memperkuat kelembagaan Badan Pusat Statistik, serta ratifikasi OECD Anti-Bribery Convention guna meningkatkan kredibilitas dan integritas Indonesia di mata dunia internasional.
Dorongan Keterbukaan dan Akuntabilitas Parlemen
Berdasarkan hasil kerja Panja OGP, Ravindra juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam kinerja parlemen.
"Mungkin tadi disampaikan, salah satu hal sederhana adalah meningkatkan publikasi setelah rapat, sehingga perspektif apa yang telah dikerjakan untuk rapat tersebut bisa diakses secara luas untuk menjadi masukan konstruktif juga bagi DPR," jelasnya.
Ia menyebut bahwa Panja OGP dan Panja OI memiliki peran yang saling melengkapi.
Panja OGP bertugas memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sementara Panja OI memastikan posisi strategis Indonesia di panggung global tetap selaras dengan kepentingan nasional.
Ravindra menegaskan bahwa inisiatif BKSAP melalui Panja OI dan OGP merupakan bentuk nyata komitmen DPR RI untuk terus melakukan pembenahan internal.
"Kita ingin hasil Panja ini benar-benar menjadi acuan nyata, bukan hanya laporan semata," ujarnya.
Tujuan akhirnya adalah menyempurnakan mekanisme kerja parlemen dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
