Pantau - Ketua Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional (OI) DPR RI, Ravindra Airlangga, menyatakan bahwa DPR memetakan penguatan diplomasi agar manfaat dari berbagai forum internasional dapat dimaksimalkan tanpa terfragmentasi dalam dikotomi blok kekuatan.
Panja OI juga menekankan pentingnya keterbukaan parlemen sebagai bagian dari strategi memperkuat lembaga legislatif yang transparan dan akuntabel.
Menurut Ravindra, rekomendasi yang dihasilkan Panja tidak boleh hanya menjadi laporan administratif, melainkan harus ditindaklanjuti secara konkret demi memperkuat kinerja DPR dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami memetakan bagaimana DPR bisa mendukung pendekatan bebas aktif agar Indonesia bisa memaksimalkan manfaat berbagai forum internasional tanpa perlu terfragmentasi dalam dikotomi blok-blok kekuatan. Hal ini memungkinkan kita mempertahankan kedaulatan kebijakan domestik sambil mengoptimalkan peluang diplomatik," ungkapnya.
Buku Rekomendasi Panja OI dan OGP Diluncurkan
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI secara resmi meluncurkan Buku Rekomendasi Panja OI dan Panja Open Government Parliament (OGP) pada Jumat, 26 September, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta.
Peluncuran buku ini merupakan hasil kerja selama enam bulan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi diplomasi parlemen.
Strategi tersebut meliputi penguatan politik luar negeri bebas aktif, peningkatan transparansi parlemen, serta optimalisasi peran Indonesia dalam forum internasional.
Panja OI juga merekomendasikan adanya sinkronisasi regulasi nasional dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
"Kita akan melakukan sinkronisasi regulasi dengan standar good governance agar kita bisa mendapatkan akses yang lebih luas, meningkatkan arus investasi, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita," jelas Ravindra.
Dorongan Reformasi Regulasi dan Keterbukaan Parlemen
Panja juga mengusulkan pembaruan sejumlah regulasi agar Indonesia lebih siap menghadapi tantangan global, seperti revisi terhadap Undang-Undang Statistik dan ratifikasi Konvensi Anti-Penyuapan dari OECD.
Selain diplomasi, Ravindra juga menyoroti pentingnya keterbukaan parlemen sebagai bagian dari hasil kerja Panja OGP.
Menurutnya, DPR harus membuka akses informasi publik secara lebih luas agar masyarakat dapat mengevaluasi kinerja lembaga legislatif.
"Salah satu hal sederhana adalah meningkatkan publikasi setelah rapat sehingga perspektif apa yang telah dikerjakan untuk rapat tersebut bisa diakses secara luas untuk menjadi masukan konstruktif juga bagi DPR," ia mengungkapkan.
Panja OI dan Panja OGP diposisikan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi.
Panja OGP memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sementara Panja OI menjaga posisi strategis Indonesia di forum global tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Langkah BKSAP melalui kedua panja ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DPR untuk menyempurnakan mekanisme kerja dan memperkuat kepercayaan publik.
"Kita ingin hasil Panja ini benar-benar menjadi acuan nyata, bukan hanya laporan semata," tegas Ravindra.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
