Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Fokus Pemerataan Pembangunan di Kepri
Dede Yusuf menyebut dua hal tersebut menjadi catatan khusus dalam agenda kunjungan kerja Komisi II DPR ke Kepri.
"Dua persoalan ini menjadi catatan khusus Komisi II DPR, dalam kunjungan kerja kami ke Kepri kali ini," ungkapnya.
Ia menyoroti adanya kesenjangan pembangunan di wilayah Kepri, di mana selama puluhan tahun pembangunan lebih terpusat di Kota Batam yang berstatus kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ).
Kawasan FTZ Batam saat ini dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Namun, kabupaten/kota di sekitar Batam yang sudah ditetapkan sebagai FTZ sejak 2021 justru tidak mengalami perubahan signifikan dan masih tertinggal jauh.
Komisi II DPR akan mendorong serta mengawal pemberlakuan FTZ menyeluruh atau terintegrasi di tiga wilayah Kepri, yakni Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang.
Dede Yusuf optimistis kebijakan FTZ menyeluruh akan berdampak pada pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kepri.
"Poinnya adalah belum adanya Keputusan Presiden (Kepres) terkait Badan atau Lembaga Pengelola FTZ tiga wilayah ini, seperti BP Batam di bawah Presiden atau sejajar dengan Kementerian. Sementara kewenangan pemerintah daerah Kepri terbatas untuk mengelola FTZ, makanya sulit berkembang seperti Batam," jelasnya.
Optimalisasi PNBP dan Dukungan Pemerintah Pusat
Selain pembangunan, Dede Yusuf juga menyoroti pengelolaan PNBP di Kepri yang dinilai belum optimal.
Menurutnya, masih banyak kebocoran pajak akibat maraknya perdagangan produk ilegal.
Ia juga menekankan potensi PNBP dari sektor pertanahan belum dimaksimalkan, dengan rata-rata hanya mencapai Rp30 miliar per tahun.
"Seharusnya bisa di atas Rp30 miliar, karena Kepri ini terdapat sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang besar, contohnya KEK Galang Batang," ujarnya.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi kunjungan kerja Komisi II DPR dan menilai langkah tersebut sebagai semangat untuk mendorong pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah.
Nyanyang meminta dukungan agar pemerintah pusat segera menetapkan Keppres FTZ menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun.
"Kendalanya itu saja, kita masih menunggu payung hukum yang jelas serta pengelola FTZ di tiga wilayah. Kalau itu ditetapkan melalui Keppres, investasi di Kepri pasti menggeliat ke depannya," tegasnya.
Ia menambahkan, posisi Kepri yang diapit Malaysia dan Singapura masih tertinggal jauh dibanding kedua negara tersebut.
Oleh karena itu, regulasi dari pemerintah pusat dinilai sangat dibutuhkan agar Kepri mampu bersaing dengan negara tetangga.
- Penulis :
- Arian Mesa
