Pantau - BPJS Kesehatan menilai Papua Barat sebagai salah satu provinsi yang patuh dalam penganggaran dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan cakupan kepesertaan mencapai lebih dari 98 persen hingga September 2025.
Papua Barat Raih Kasuari JKN Award 2025
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XII Mustafa menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak dasar masyarakat memperoleh jaminan kesehatan.
"Papua Barat termasuk kategori daerah patuh dalam anggaran dan iuran JKN. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah yang terus mendaftarkan penduduknya sebagai peserta JKN," ungkap Mustafa dalam pemberian Kasuari JKN Award 2025 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Hingga 1 September 2025, tujuh kabupaten di Papua Barat telah mencapai universal health coverage (UHC) dengan lebih dari 98 persen penduduk terlindungi program JKN.
Capaian ini didukung konsistensi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran melalui APBD maupun pembiayaan penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN.
Tercatat ada 91 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 11 rumah sakit di Papua Barat yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Dukungan Pemerintah Daerah untuk Indonesia Emas 2045
Mustafa menjelaskan BPJS Kesehatan terus berinovasi melalui digitalisasi layanan, salah satunya aplikasi Mobile JKN yang menghadirkan fitur antrean daring, informasi ketersediaan tempat tidur, jadwal operasi, hingga administrasi berbasis NIK.
"Penghargaan Kasuari JKN Award bukan sekadar seremoni, tetapi pengakuan atas komitmen Papua Barat yang konsisten menjaga keberlangsungan program JKN demi pemenuhan hak dasar masyarakat," ujarnya.
Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menegaskan bahwa capaian lebih dari 98 persen kepesertaan JKN menjadi bukti nyata dukungan pemerintah daerah terhadap visi nasional Indonesia Emas 2045.
"Komitmen ini menunjukkan bahwa Papua Barat serius memastikan setiap warganya mendapat layanan kesehatan yang adil, bermutu, dan tanpa hambatan finansial," katanya.
Papua Barat juga menjadi salah satu dari empat provinsi pertama di Indonesia yang memperoleh penghargaan UHC Award dari pemerintah pusat.
Dengan pencapaian tersebut, Papua Barat memperkuat posisinya sebagai provinsi yang konsisten mendukung JKN sebagai program strategis nasional di bidang kesehatan.
- Penulis :
- Arian Mesa
