Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) buntut dari kasus keracunan berulang dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai langkah evaluasi menyeluruh demi keselamatan penerima manfaat.
Evaluasi dan Langkah Pengawasan Ketat
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan berkompromi dalam urusan yang menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat utama MBG.
"Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," ujarnya.
Beberapa satuan yang dinonaktifkan antara lain:
- SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu
- SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari
- SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti
- SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung, Sulawesi Tengah
Seluruh SPPG tersebut masih menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hasil tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah berikutnya, seperti perbaikan layanan, penguatan pengawasan, hingga sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.
"BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga," lanjut Nanik.
Presiden Perintahkan Perkuat SOP dan Fasilitas Uji
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan agar seluruh dapur MBG yang dikelola SPPG dilengkapi dengan alat uji (test kit) untuk memeriksa keamanan makanan sebelum didistribusikan.
Pengadaan alat tersebut menjadi bagian dari prosedur standar operasional (SOP) yang wajib diterapkan di seluruh dapur MBG.
"Jadi, saudara-saudara, 30 juta (penerima) kita bangga, kita risau masih ada (kasus keracunan), makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur MBG. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern dan tidak terlalu mahal untuk membersihkan, untuk membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji dulu semua, dan langkah preventif lainnya," tegas Presiden.
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya preventif menyeluruh guna menjamin kualitas dan keamanan program makan bergizi yang menyasar puluhan juta warga.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
