Pantau - Pemerintah tengah berupaya menekan potensi kebocoran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan ibadah haji, yang diperkirakan mencapai 20 hingga 30 persen dari total anggaran sebesar Rp17 triliun.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa kebocoran ini menjadi salah satu penyebab utama mahalnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
"Dari Rp17 triliun total biaya penyelenggaraan haji untuk memberangkatkan 203 ribu orang, kebocoran 20 sampai 30 persen berarti hampir Rp5 triliun. Itu yang kami ingin tekan semaksimal mungkin, kalau bisa nol kebocoran," ungkapnya.
Untuk menekan kebocoran tersebut, pemerintah menggandeng Kejaksaan Agung guna melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pengadaan haji.
"Perintah Presiden begitu. Ini masih satu tahapan, makanya kami sangat membutuhkan bantuan dari Kejaksaan Agung. Tadi Prof Reda (Jamintel) dan tim sudah menyatakan akan fokus membantu," ia menjelaskan.
Pos Pengadaan Rawan Bocor dan Efisiensi Nyata
Struktur biaya penyelenggaraan haji terbagi dalam 10 proses pengadaan utama dengan pos anggaran terbesar berasal dari transportasi udara, layanan syarikah, katering, dan akomodasi jamaah di Arab Saudi.
Potensi kebocoran dalam 10 tahapan tersebut diperkirakan mencapai Rp5 triliun per tahun.
Salah satu contoh efisiensi yang berhasil dilakukan adalah pada layanan syarikah.
Tahun lalu, biaya layanan syarikah per orang mencapai 2.300 riyal, namun tahun ini berhasil ditekan menjadi 2.100 riyal melalui proses lelang terbuka.
"Pemotongan biaya syarikah ini sudah menghemat hampir Rp180 miliar. Itu tanpa pungli, tanpa manipulasi. Ini contoh konkret bahwa efisiensi bisa dilakukan jika tata kelola diperbaiki," kata Dahnil.
Tantangan Nilai Tukar dan Harapan Penurunan BPIH
Dahnil menegaskan bahwa penurunan kebocoran akan membantu pemerintah menurunkan BPIH, meski tantangan tetap ada karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Kalau dari sisi finansial, menekan BPIH itu sulit karena dolar naik. Tahun ini patokan kita sudah Rp16.500, sementara tahun lalu masih Rp16.000. Tapi bila kebocoran bisa ditekan, upaya menurunkan BPIH akan jauh lebih realistis," ujarnya.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah membenahi tata kelola haji, terutama dalam aspek transparansi pengadaan.
"Kami ingin memastikan BPIH turun, sesuai arahan Presiden. Dan di situlah kami memohon peran aktif Kejaksaan Agung," pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
