Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus disiplin menjalankan seluruh rantai produksi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tanpa celah untuk keuntungan pribadi yang bisa merugikan penerima manfaat.
Program Prioritas Nasional Harus Dijalankan Disiplin dan Higienis
Dalam kunjungannya ke dapur SPPG di Babau, Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Muhaimin menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Kepada SPPG, dapur-dapur harus disiplin. Jangan memanfaatkan celah yang merugikan konsumen. Ini program raksasa yang akan dicatat dalam sejarah sebagai gerakan penanggulangan kualitas gizi anak dan melawan stunting. Mari kita dukung bersama-sama", tegas Muhaimin.
Program MBG dinilai sebagai langkah strategis dan cepat dalam mengatasi gizi buruk, khususnya di kalangan anak-anak sekolah.
Muhaimin juga mengingatkan agar makanan bergizi gratis tidak justru digantikan oleh produk makanan ringan yang tidak sehat.
"Program ini cara cepat dan paling pokok untuk mengatasi gizi buruk. Tapi saya ingatkan, jangan sampai makanan bergizi gratis justru dijadikan sumber micin. Ketergantungan anak-anak kita pada snacks instan bermicin dan MSG harus dikurangi, karena itu merusak selera makan", ujarnya.
Dalam kunjungannya, ia memastikan bahwa dapur SPPG di Babau telah menjalankan proses produksi secara bersih, higienis, dan sesuai jadwal.
"Dapur SPPG di sini sangat membanggakan. Semua pekerja senang, siswa penerima manfaat senang, pemilik dapur senang. Jadwal produksinya pun disiplin, mulai jam 13.00 siang persiapan kebersihan, jam 2 dini hari memasak, jam 6 pagi makanan siap, dan jam 9 pagi sudah terdistribusi. Ini yang harus ditiru di tempat lain", kata Muhaimin.
MBG Jadi Ekosistem Pemberdayaan, UMKM Lokal Harus Terlibat
Muhaimin juga menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak hanya soal distribusi makanan, melainkan juga bagian dari ekosistem pemberdayaan masyarakat.
Ia mendorong agar UMKM lokal, koperasi, dan pelaku usaha masyarakat dilibatkan dalam penyediaan bahan baku hingga distribusi MBG.
"Kita ingin MBG ini bukan hanya soal gizi, tapi juga menggerakkan masyarakat agar produktif. Masyarakat bisa terlibat dalam penyediaan bahan baku, koperasi, UMKM, semuanya harus dititipkan dalam ekosistem MBG", tutupnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
