Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum sebagai langkah efisiensi anggaran setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Langkah Efisiensi Akibat Penurunan Dana Transfer
Pramono mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan.
"Kita hanya menerima Rp11,5 triliun. Di dalam APBD kita, dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Era anggaran besar selama ini kontrolnya tidak ketat. Sudah lewat, sudah berakhir," ujarnya.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemprov DKI akan menempuh berbagai langkah efisiensi, termasuk mengkaji kembali besaran subsidi transportasi umum yang mencapai hampir Rp15.000 per orang.
"Yang jelas tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya," ungkapnya.
Pramono menegaskan, meski ada kebijakan efisiensi, program-program prioritas yang menyasar warga kurang mampu tidak akan terganggu.
Fokus pada Pengawasan dan Penajaman Belanja
Gubernur bersama Wakil Gubernur Rano Karno akan memimpin langsung pengawasan dan pemanfaatan anggaran agar efisiensi berjalan efektif.
Pramono meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan rencana kerja dengan kebijakan efisiensi tersebut.
"Kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Menyisir kembali belanja-belanja yang non prioritas. Menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa efisiensi akan diterapkan di berbagai sektor, termasuk pengurangan perjalanan dinas serta pemangkasan anggaran belanja yang tidak termasuk prioritas utama.
"Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota," ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga sedang meninjau kembali struktur gaji ASN dan non-ASN sebagai bagian dari upaya menekan pengeluaran daerah.
Kebijakan efisiensi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan pelayanan publik yang vital bagi masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
