Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan komitmen Indonesia dalam menerapkan pemerintahan terbuka sebagai bagian dari agenda reformasi global, dalam pertemuan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Vitoria-Gasteiz, Spanyol.
Pernyataan ini disampaikan Rini di hadapan Deputy Secretary-General OECD, Mary Beth Goodman, dan perwakilan negara lainnya.
"Pemerintahan terbuka adalah agenda yang sangat manusiawi. Tujuannya memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara, bukan hak istimewa," tegas Rini.
Pemerintahan Terbuka Bukan Sekadar Regulasi, Tapi Soal Keadilan
Rini menjelaskan bahwa penerapan teknologi digital menjadi strategi utama dalam mewujudkan pemerintahan terbuka.
Langkah ini bertujuan:
- Mendekatkan pemerintah dengan rakyat
- Mempercepat pelayanan publik
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Ia menekankan bahwa pemerintahan terbuka tidak hanya soal reformasi teknis prosedur atau regulasi, melainkan menyentuh nilai-nilai keadilan sosial yang nyata.
"Hal ini terwujud dalam martabat seorang ibu yang menerima bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, keadilan yang dirasakan seorang petani saat melihat penggunaan dana desa, dan kepercayaan yang terbangun ketika warga tahu bahwa suara mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti," paparnya.
Sebagai negara yang tengah mengikuti proses aksesi keanggotaan OECD, Indonesia berkomitmen untuk menyelaraskan reformasi tata kelola pemerintahan dengan standar global yang berlaku.
Kerangka Hukum dan Infrastruktur Digital Jadi Prioritas
Rini juga menyampaikan bahwa Indonesia sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital.
Kerangka ini mencakup berbagai aspek:
- Sistem e-government
- Tata kelola data
- Integrasi layanan
- Partisipasi publik
"Kerangka hukum ini bukan hanya peraturan, tetapi jembatan bagi reformasi jangka panjang kami," ujarnya.
Dalam era digital, menurut Rini, teknologi menjadi kunci untuk membangun pemerintahan yang terintegrasi, transparan, dan efisien.
Indonesia saat ini tengah membangun infrastruktur publik digital yang mencakup:
- Identitas digital
- Sistem pertukaran data antarinstansi
- Sistem pembayaran digital
INDIGO OECD 2025: Indonesia Siap Jadi Contoh Reformasi Digital
Pertemuan INDIGO OECD 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta menjadi momentum penting dalam memperkuat agenda:
- Transformasi digital
- Inovasi tata kelola
- Pemerintahan terbuka sebagai landasan demokrasi yang lebih kuat
Untuk menghadapi tantangan ini, Rini menekankan pentingnya komitmen kuat dan keberanian untuk belajar serta bertindak.
"Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
