Pantau - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengajukan tiga rekomendasi kebijakan utama untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional, yakni penguatan regulasi perdagangan, peningkatan daya saing industri, dan kebijakan jangka menengah menuju kemandirian bahan baku.
"Terdapat tiga arah kebijakan utama, yakni penguatan regulasi perdagangan, peningkatan daya saing industri, dan kebijakan jangka menengah untuk kemandirian bahan baku," ujar perwakilan APSyFI.
Kendalikan Impor dan Perkuat Regulasi Perdagangan
Dalam aspek penguatan regulasi perdagangan, APSyFI mendesak pemerintah mewajibkan seluruh produk TPT dengan kode HS 50-63 untuk memiliki izin impor (PI) dari Kementerian Perdagangan, yang harus didasarkan pada pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian.
APSyFI menekankan bahwa pemberian kuota impor berdasarkan pertek harus dilakukan secara transparan dan dievaluasi secara menyeluruh agar tidak dimanipulasi oleh importir.
Pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L), dan kewajiban label bahasa Indonesia juga diminta agar kembali diberlakukan di titik masuk barang (border) guna memperkuat pengendalian.
Lebih jauh, asosiasi juga mendorong penegakan aturan anti-dumping, anti-subsidi, dan safeguard, serta penolakan terhadap relaksasi impor dan pemberantasan impor ilegal.
Gas Murah dan Insentif Pajak Dorong Daya Saing Industri
Untuk peningkatan daya saing dan integrasi industri, APSyFI mengusulkan agar harga gas industri tidak melebihi 6 dolar AS per MMBTU, agar kompetitif dengan negara pesaing seperti India.
Mereka juga mendorong pemberian insentif berupa pajak final untuk produk pakaian jadi serta pembiayaan hijau dan murah, khususnya bagi industri yang menggunakan bahan baku lokal atau daur ulang.
"Langkah ini diharapkan memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir," ujar APSyFI.
TKDN, Transformasi Digital, dan Target Jangka Panjang
Dalam kebijakan jangka menengah, APSyFI menekankan pentingnya kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penerapan SNI di pasar domestik sebagai fondasi untuk membangun industri tekstil yang mandiri dan berkelanjutan.
Penguatan merek lokal dan pengembangan platform e-commerce nasional bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) juga diusulkan sebagai upaya mendorong pemasaran produk dalam negeri.
Percepatan transformasi hijau dan digital berbasis industri 4.0 dianggap krusial untuk menopang daya saing, seiring dengan dorongan terhadap efisiensi logistik nasional di sektor kereta dan pelabuhan, serta pembangunan industri petrokimia dalam negeri untuk menjamin pasokan bahan baku strategis.
Dengan strategi menyeluruh ini, APSyFI berharap pemerintah mengambil langkah konkret dalam menata ulang kebijakan impor, memperkuat struktur industri dari hulu ke hilir, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
APSyFI optimistis bahwa 85 persen pasar domestik dapat dikuasai oleh produk lokal, dengan kontribusi industri TPT terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik dari 1,1 persen menjadi 2,6 persen.
Penyerapan tenaga kerja juga diperkirakan tumbuh hingga 5,5 persen per tahun.
"Kami menargetkan pertumbuhan industri TPT sebesar 16,5 persen per tahun hingga 2035, dengan ekspor meningkat 9,7 persen per tahun dan impor ditekan hingga turun 26 persen dalam satu dekade," tutup APSyFI.
- Penulis :
- Aditya Yohan
