Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

BSKDN Kemendagri Dorong Standarisasi Data dan Metadata untuk Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

BSKDN Kemendagri Dorong Standarisasi Data dan Metadata untuk Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti
Foto: (Sumber : Sekretaris BSKDN Noudy R. P. Tendean membuka kegiatan Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN, Jakarta Jumat (5/12/2025). ANTARA/Ho-Humas BKSDN)

Pantau - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya penerapan standar data dan metadata untuk memastikan kualitas, validitas, dan integritas informasi dalam mendukung kebijakan berbasis bukti.

Data Terstandar Kunci Akurasi Rekomendasi Kebijakan

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris BSKDN, Noudy R. P. Tendean, saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Data dan Metadata di Command Center BSKDN, Jakarta, pada Jumat, 5 Desember 2025.

Dalam siaran pers resminya, Noudy menegaskan bahwa kebijakan yang baik memerlukan data yang tidak hanya akurat dan lengkap, tetapi juga terstandar.

Menurutnya, keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data menjadi syarat penting agar informasi yang dihasilkan bisa diandalkan dan mudah diintegrasikan antar-unit kerja.

"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut untuk menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Metadata, lanjut Noudy, merupakan elemen krusial karena memberi konteks terhadap setiap data, mencakup definisi, metode pengumpulan, dan ruang lingkupnya.

"Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara unit kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan," jelasnya.

Menuju Ekosistem Satu Data yang Terpadu

Sosialisasi ini juga membahas implementasi program Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) sebagai bagian dari penguatan ekosistem data yang terpadu dan interoperabel.

Noudy menyebut SDPDN sebagai langkah besar untuk memastikan data dari setiap unit kerja saling terhubung, mendukung, dan digunakan secara efektif dalam proses perumusan kebijakan.

"Ke depan, seluruh data yang dihasilkan BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Kalau kita kuat dalam data, tentunya kita tidak akan menghadapi hambatan dalam penyusunan policy brief," tegasnya.

Ia berharap forum ini dapat mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan BSKDN untuk memiliki konsep dan pemahaman yang sama dalam menerapkan standar data dan metadata.

Penulis :
Aditya Yohan