Pantau - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani isu perempuan dan anak serta menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Apresiasi tersebut disampaikan Arifah Fauzi saat didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui keterangan tertulis di Mataram.
"Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka kerja kolaborasi menjadi lebih ringan dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujar Arifah Fauzi.
Penurunan angka pernikahan usia anak di NTB tercatat terjadi dalam tiga tahun terakhir, dari sekitar 17 persen pada 2023, turun menjadi sekitar 14 persen pada 2024, dan kembali menurun ke angka 11 persen pada 2025.
Selain itu, Pemprov NTB juga mendapat apresiasi atas perhatian dan perlindungan terhadap pekerja migran serta pembinaan keluarga di daerah tersebut.
Program Ruang Bersama Indonesia Didorong hingga Desa
Kementerian PPPA meluncurkan program Ruang Bersama Indonesia sebagai gerakan kolaboratif dari tingkat pusat hingga desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
"Inisiatif ini berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa bekerja sendiri. Semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan bergerak bersama," kata Arifah Fauzi.
Program ini dirancang sebagai platform kolaborasi di tingkat akar rumput dengan melibatkan pendamping desa, tenaga kesejahteraan sosial, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat.
Arifah menegaskan, "Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan bersama di tingkat desa yang mengikat seluruh potensi yang ada agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menyelesaikan persoalan secara kolektif."
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PPPA mendorong penguatan peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Kementerian PPPA juga memperkuat layanan pengaduan SAPA 129 sebagai kanal utama pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, maupun laki-laki.
"Kami ingin memastikan masyarakat tidak bingung harus melapor ke mana. SAPA 129 hadir sebagai layanan terpadu yang mudah diakses," kata Arifah Fauzi.
Program Ruang Bersama Indonesia menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.
"Kami berharap gerakan ini dapat dimulai dari NTB dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang aman, inklusif, adil, dan setara," katanya.
Komitmen Pemprov NTB Perkuat Perlindungan dan Pemberdayaan
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa persoalan perempuan dan anak menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan berbagai masalah sosial seperti narkoba dan pernikahan dini.
"Pemprov akan berbuat yang terbaik untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak NTB," ujarnya.
Ia menyatakan komitmen perlindungan dimulai dari pengentasan kemiskinan melalui program Desa Berdaya.
Salah satu kelompok rentan yang menjadi perhatian adalah keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di desa.
Program KUR PMI tidak hanya memfasilitasi biaya keberangkatan, tetapi juga menyediakan skema tabungan selama bekerja dan mendorong kemandirian setelah kontrak selesai.
Dalam struktur birokrasi, penggabungan Dinas DP3AP2KB ke Dinas Sosial serta pembentukan direktorat khusus perempuan dan anak di Polda NTB menjadi bukti konkret perhatian pemerintah daerah.
- Penulis :
- Shila Glorya
