Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional yang akan digelar pekan depan merupakan langkah strategis untuk menjadikan HAM sebagai kompas utama dalam pembangunan nasional.
"Melalui Musrenbang HAM, kami ingin memastikan agar prinsip-prinsip HAM benar-benar diintegrasikan dalam setiap kebijakan pembangunan dari level pusat hingga daerah," ujar Pigai.
Musrenbang HAM Libatkan Tiga Komisi Strategis
Pigai menjelaskan bahwa HAM merupakan aset tak berwujud yang seringkali sulit dibumikan dalam kebijakan, sehingga dibutuhkan forum yang mampu merumuskan langkah-langkah perencanaan strategis dan teknokratik secara inklusif.
Musrenbang HAM Nasional ini akan menghadirkan perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang akan membahas program-program HAM dalam tiga komisi:
- Komisi I: Pengarusutamaan HAM
- Komisi II: Pemajuan dan pemenuhan HAM
- Komisi III: Pelindungan dan penegakan HAM
Sebelum memasuki sesi komisi, seluruh peserta akan menerima penguatan substansi dari sejumlah tokoh penting, seperti Kepala Bappenas, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta pejabat negara dan tokoh nasional lainnya.
Pigai berharap diskusi dalam setiap komisi berlangsung hangat dan menghasilkan dampak nyata terhadap arah kebijakan HAM di Indonesia.
Rekomendasi dan RTL Disiapkan untuk Peringatan Hari HAM Ke-77
Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, menyatakan bahwa Musrenbang HAM ini ditargetkan menghasilkan dua hal penting, yakni rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut (RTL).
Ia optimistis bahwa hasil tersebut akan menjadi pijakan awal yang konkret bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan HAM sebagai kompas dalam perencanaan pembangunan.
"Pada puncak peringatan Hari HAM Ke-77, Menteri HAM akan membacakan rekomendasi yang telah disusun oleh para peserta Musrenbang, sekaligus RTL juga akan diserahkan kepada Bappenas dan Kemendagri," kata Novita.
Musrenbang HAM Nasional dijadwalkan berlangsung mulai Senin, 8 Desember hingga Rabu, 10 Desember 2025.
Pigai menyebut bahwa forum ini merupakan bagian dari sejarah penting pembangunan HAM di Indonesia.
"Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
