Pantau - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka kemungkinan untuk membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) karena dinilai belum memberikan hasil signifikan bagi negara.
Dalam temu media Kementerian Keuangan yang digelar di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 10 Oktober 2025, Purbaya menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan asesmen terhadap kinerja Satgas BLBI.
"Satgas BLBI, nanti masih dalam proses (asesmen). Itu jika nanti saya lihat seperti apa ini, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, membuat ribut saja, income-nya enggak banyak-banyak amat," ungkapnya.
Ia menilai keberadaan Satgas BLBI lebih banyak menimbulkan kegaduhan ketimbang manfaat nyata bagi penerimaan negara.
"Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas itu," ia menambahkan.
Kinerja Dinilai Belum Efektif
Satgas BLBI dibentuk untuk menangani dan memulihkan hak tagih negara atas dana bantuan likuiditas yang diberikan kepada perbankan nasional saat krisis keuangan tahun 1998.
Masa tugas Satgas ini telah beberapa kali diperpanjang sejak pembentukannya, terakhir melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 30 Tahun 2023, yang memperpanjang masa kerja hingga 31 Desember 2024.
Namun, efektivitas kerja Satgas masih menjadi sorotan karena banyak hak tagih negara dari obligor dan debitur yang belum berhasil dipulihkan.
Terdapat wacana untuk memperpanjang lagi masa tugas Satgas hingga 2025, namun pemerintah juga membuka opsi lain berupa pembentukan komite khusus sebagai pengganti.
"Tapi akan saya asses lagi sebelum kita ambil langkah itu," tegas Purbaya.
Penilaian Akhir Masih Menunggu
Meski opsi pembubaran mulai dipertimbangkan, pemerintah belum mengambil keputusan final dan menunggu hasil asesmen menyeluruh terhadap kinerja Satgas.
Keputusan akhir terkait masa depan Satgas BLBI akan sangat menentukan arah kebijakan pemulihan hak tagih negara ke depan.
- Penulis :
- Shila Glorya
