billboard mobile
FLOII Event 2025 - Paralax
ads
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Menko PMK Minta Evaluasi Keamanan Bangunan Pesantren Usai Tragedi Ponpes Al Khoziny

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Menko PMK Minta Evaluasi Keamanan Bangunan Pesantren Usai Tragedi Ponpes Al Khoziny
Foto: (Sumber: Menko PMK Pratikno memimpin rapat tingkat menteri membahas terkait keamanan infrastruktur bangunan pendidikan-pondk pesantren, bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pendidikan dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti, dan Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (10/10/2025). ANTARA/HO-BNPB/pri.)

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta evaluasi menyeluruh terhadap keamanan bangunan pendidikan, termasuk pondok pesantren, menyusul ambruknya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Senin, 29 September 2025, dan menyebabkan 67 santri meninggal dunia.

Pratikno menyatakan bahwa kejadian ini merupakan bencana non-alam akibat kegagalan teknologi dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak sepanjang tahun 2025.

"Ambruknya bangunan ponpes Al Khoziny di Sidoarjo menjadi bencana non-alam akibat kegagalan teknologi dengan korban meninggal dunia terbanyak sepanjang tahun 2025. Ini harus menjadi perhatian kita semua agar tidak terjadi lagi di kemudian hari," ungkapnya.

Evaluasi Infrastruktur Pendidikan Dibahas di Rapat Tingkat Menteri

Pembahasan mengenai keamanan bangunan pendidikan dilakukan dalam rapat tingkat menteri yang berlangsung pada Jumat, 10 Oktober 2025, di Jakarta.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menko PMK dan dihadiri oleh sejumlah menteri serta kepala lembaga, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii.

Pratikno menegaskan bahwa kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BNPB, Basarnas, serta pemerintah daerah harus bersinergi dalam memastikan seluruh bangunan pendidikan memenuhi standar keamanan dan kelayakan.

"Perlu dilakukan penguatan koordinasi antarinstansi, agar setiap proses pembangunan fasilitas pendidikan dan keagamaan dapat memenuhi persyaratan teknis serta diawasi secara ketat," ia mengungkapkan.

Penanganan Darurat Diapresiasi, Keselamatan Anak Jadi Prioritas

Selain menyoroti aspek pencegahan, Pratikno juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban.

Ia menyatakan bahwa penanganan darurat sejak hari pertama menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam merespons bencana secara sigap dan terkoordinasi.

"Keselamatan anak-anak di sekolah dan pesantren adalah prioritas utama. Tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar lebih memperhatikan keamanan bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar," tegas Pratikno.

Penulis :
Aditya Yohan