Pantau - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan.
Bun Joi menegaskan bahwa pemangkasan DBH tidak boleh menghentikan laju pembangunan di Jakarta, terutama untuk proyek-proyek yang langsung menyentuh kepentingan publik.
"Jangan sampai apa yang terjadi (pemangkasan DBH) menghentikan laju pembangunan di Jakarta, apalagi terhadap infrastruktur prioritas," ungkapnya.
Pemangkasan DBH Berdampak pada RAPBD 2026
Pemangkasan DBH dipastikan akan berpengaruh signifikan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Menurut Bun Joi, Pemprov DKI perlu menetapkan prioritas pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar warga, seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa), taman ruang terbuka hijau (RTH), rumah sakit, dan sekolah.
"Ke depannya, Pemprov DKI perlu mengutamakan pembangunan infrastruktur yang penting bagi publik," ia mengungkapkan.
Untuk penanggulangan banjir, Pemprov DKI juga didorong untuk tetap melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pengendali air seperti pompa air, waduk, dan turap penahan air.
Bun Joi juga menekankan pentingnya anggaran pembebasan lahan, khususnya di sekitar Kali Ciliwung, agar proses pembangunan tidak terhambat.
"Bahkan, anggaran untuk proses pembebasan lahan di sekitar Kali Ciliwung juga perlu diperhatikan," tegasnya.
Pemprov Didorong Cari Solusi Inovatif
Dalam situasi fiskal yang menantang, Bun Joi meminta agar Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian terhadap proyek pembangunan gedung pemerintahan, termasuk gedung milik Dinas Perhubungan DKI dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD).
Ia juga mendorong agar Pemprov DKI mengeksplorasi opsi pembangunan tahun jamak (multi-years project) sebagai strategi untuk mengurangi beban pembiayaan anggaran di tahun 2026.
"Dalam kondisi seperti ini, dengan segala keterbatasan yang ada, Pemprov DKI juga perlu meninjau kembali opsi-opsi mengerjakan proyek tahun jamak. Ini bisa menjadi cara untuk mengurangi beban pembiayaan pada tahun 2026 mendatang," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pemangkasan DBH dari pemerintah pusat tidak boleh berdampak pada program-program yang menyasar langsung kepentingan masyarakat.
Ia memastikan bahwa anggaran untuk program-program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, serta program masyarakat lainnya tetap aman dan tidak mengalami pengurangan.
"Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apa pun, DBH dipotong tentunya kita harus siap," ujarnya.
Pramono juga menyatakan bahwa Pemprov DKI harus mulai menyiapkan skema pembiayaan alternatif, seperti creative financing, untuk tetap mendorong pembangunan Jakarta ke depan.
- Penulis :
- Shila Glorya
