Pantau - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyerap aspirasi warga saat kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Selasa, 14 Oktober 2025.
Cucun menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi momen penting untuk mendengar langsung permasalahan masyarakat di daerah pemilihannya, yaitu Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
"Aspirasi masyarakat luar biasa, banyak yang disampaikan, mulai dari masalah BPJS, UMKM, hingga infrastruktur jalan," ungkapnya.
Persoalan BPJS, Jalan Rusak, dan Bantuan Sosial Jadi Sorotan
Dalam sesi dialog bersama warga, Cucun menerima sejumlah keluhan utama, di antaranya tunggakan iuran BPJS non-pemerintah, keterlambatan penyaluran bantuan sosial, serta kondisi jalan di wilayah selatan Bandung yang memerlukan perbaikan segera.
Ia menegaskan akan membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat pusat agar bisa dicarikan solusi nyata.
"Kami di PKB selalu menekankan bahwa kehadiran wakil rakyat tidak hanya lima tahun sekali. Harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi mereka," ujarnya.
Cucun juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, terutama dalam menjalankan program-program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Kalau komunikasi antarpihak dilakukan cepat, masalah bisa selesai. Contohnya program BSPS, harus jelas mana yang ditangani kabupaten, provinsi, dan kementerian," ia mengungkapkan.
Sekolah Rakyat Dipastikan Hadir di Kabupaten Bandung
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian khusus dalam kegiatan ini adalah perjuangan menghadirkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung.
Cucun menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Bandung dan kementerian terkait untuk memperjuangkan Kabupaten Bandung masuk ke dalam penerima program Sekolah Rakyat.
"Pak Bupati sudah siap dengan lahan dan dukungan penuh. Tapi ternyata Kabupaten Bandung belum masuk dalam 114 lokasi prioritas Sekolah Rakyat. Setelah kami cek, ternyata anggaran di Kementerian Sosial belum terserap maksimal," jelasnya.
Setelah melalui verifikasi lanjutan dan komunikasi intensif, Kabupaten Bandung akhirnya dipastikan masuk sebagai salah satu penerima program tersebut.
"Alhamdulillah, perjuangan kita membuahkan hasil. Kini Kabupaten Bandung akan memiliki Sekolah Rakyat agar tidak ada lagi warga yang tidak bisa mengenyam pendidikan layak," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menawarkan pendidikan gratis, tetapi juga menjamin kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil satu.
"Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekolah biasa, tapi sekolah berkualitas dengan dukungan pemerintah. Jadi anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap punya kesempatan yang sama," tutupnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
