Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan solusi inovatif untuk memangkas birokrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai dokumen penting, sehingga waktu dan tenaga dapat dihemat secara signifikan.
"Di sini semua layanan, mulai dari paspor, Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), KK (kartu keluarga), hingga pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), terpadu dalam satu lokasi", ungkapnya.
Perluasan dan Digitalisasi Layanan MPP
Hingga saat ini, telah dibentuk sebanyak 289 Mal Pelayanan Publik di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 35 MPP berada di kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur.
Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian dan lembaga terkait terus mendorong agar seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki MPP masing-masing.
"Dari total 514 kabupaten/kota, masih ada yang belum, dan kami terus mendorong percepatan. MPP membantu masyarakat mendapatkan layanan yang transparan, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi risiko korupsi", ia mengungkapkan.
Tito menekankan pentingnya integrasi layanan publik melalui platform digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh daerah.
Platform digital ini diharapkan mampu menghubungkan pemerintah pusat dan daerah secara efektif.
Proses perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Online Single Submission (OSS) harus tidak parsial dan mudah diakses oleh masyarakat.
MPP sebagai Motor Ekonomi Daerah
Menanggapi hal tersebut, Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, menilai bahwa MPP memiliki potensi menjadi lebih dari sekadar loket administrasi.
Ia menyatakan bahwa MPP dapat menjadi pusat ekonomi lokal yang strategis dengan memanfaatkan data perizinan usaha sebagai dasar pengembangan jaringan ekonomi daerah.
"MPP harus menjadi hub aktivasi ekonomi lokal, tempat data usaha dikonsolidasikan, potensi nilai ekonomi dipetakan, dan pelaku usaha diarahkan masuk ke ekosistem fiskal produktif. Dengan mindset ini, pemda bisa membangun skema pendapatan baru berbasis layanan dan keluar dari tekanan fiskal", ungkapnya.
Menurut Ricky, MPP merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk keluar dari mode bertahan dan menggali potensi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih produktif.
Pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan pajak konvensional, tetapi juga dapat memanfaatkan data dan dinamika ekonomi sebagai sumber nilai baru.
Dengan demikian, MPP bukan hanya sekadar terobosan dalam efisiensi birokrasi.
MPP juga merupakan strategi inovatif untuk menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
MPP berperan sebagai pusat layanan publik terpadu sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi daerah.
- Penulis :
- Leon Weldrick
