Pantau - Partai Golkar menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dalam komunikasi politik di Koalisi Indonesia Maju menyusul kritik dari Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Idrus Marham: Komunikasi Politik Perlu Etika dan Kebijakan
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menilai kritik Misbakhun bukan sebagai bentuk teguran, melainkan masukan demi menjaga komunikasi politik yang harmonis dan produktif dalam koalisi pemerintahan.
"Iya sih, kami menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tetapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam konsep budaya Jawa," ungkap Idrus.
Menurutnya, pernyataan publik tidak cukup hanya benar secara substansi, tetapi juga harus disampaikan secara etis dan bijak agar tidak menimbulkan ketegangan politik.
Bila dua hal tersebut dijaga, ia yakin komunikasi politik akan menghasilkan keharmonisan yang produktif bagi stabilitas pemerintahan.
Idrus menyatakan bahwa kritik harus dipandang sebagai refleksi untuk memperkuat soliditas internal, bukan memecah belah koalisi.
"Sebagai masukan tentang bagaimana sejatinya komunikasi politik itu dilakukan, apalagi kami ini sesama keluarga besar di rumah besar Indonesia, lebih khusus lagi dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih," tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya merawat hubungan antara eksekutif dan legislatif.
"Saya memahami semangat Pak Misbakhun dalam fungsi pengawasan. Tapi sebagai kader Golkar, setiap pernyataan perlu disampaikan dalam koridor yang membangun, bukan menyerang," ujar Idrus.
Formappi Nilai Kritik Purbaya sebagai Alarm Lemahnya Pengawasan DPR
Dalam pandangan berbeda, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut bahwa pernyataan Menteri Keuangan mengenai rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan DPR.
"Kalau DPR benar-benar menjalankan fungsi kontrol, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Peringatan itu justru menandakan fungsi pengawasan belum maksimal," jelas Lucius.
Menurutnya, DPR seharusnya aktif mendorong percepatan serapan anggaran ketimbang merasa tersinggung atas kritik teknis yang disampaikan kementerian.
Lucius menyatakan bahwa kritik antar-lembaga harus dilihat sebagai upaya membangun kolaborasi, bukan sebagai ancaman terhadap harmoni politik.
Baik pandangan Idrus maupun Formappi sejalan dalam menyerukan komunikasi politik yang konstruktif antar-lembaga.
Keduanya menekankan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif penting agar kebijakan ekonomi nasional dan program-program pro-rakyat dapat berjalan efektif tanpa gesekan politik yang tidak perlu.
- Penulis :
- Aditya Yohan
