Pantau - Proses digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Sosial masih menunggu kesiapan aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital (KPDT) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa aplikasi tersebut disiapkan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan akan menjadi tonggak penting menuju sistem bansos digital yang lebih transparan.
"Nanti kalau aplikasi yang dibuat tim DEN bisa diuji di lapangan dan berjalan baik, itu akan menandai era baru penyaluran bansos," ungkapnya dalam acara “Tasyakuran Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, Senin.
Uji Coba Dimulai di Banyuwangi
Saat ini, uji coba sistem digitalisasi bansos tengah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan masih dalam tahap evaluasi.
"Secara umum kita bisa melihat masyarakat antusias. Dengan sistem ini, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan mengajukan diri sebagai penerima bansos, dan nanti mesin atau sistem yang akan melakukan seleksi," jelas Saifullah Yusuf.
Sistem tersebut akan menentukan penerima bansos berdasarkan data terpadu dari sepuluh sumber resmi, dengan setiap keputusan penerimaan atau penolakan disertai alasan yang dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi.
Kementerian Sosial menyebutkan bahwa sekitar 300 ribu keluarga di Banyuwangi telah masuk dalam program uji coba ini.
Evaluasi dan Target Nasional pada 2026
Dari total peserta uji coba, sekitar 70 persen masih dibantu oleh pendamping sosial atau relawan saat menggunakan aplikasi, sementara 30 persen sudah mampu mengakses layanan secara mandiri melalui ponsel.
Dalam pelaksanaan uji coba, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial daerah, serta operator desa untuk melakukan verifikasi dan pendampingan.
"Bila hasil evaluasi di Banyuwangi dinilai baik, maka uji coba akan diperluas ke beberapa daerah lain sebelum diterapkan secara nasional pada 2026 targetnya," ia menambahkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
