Pantau - Sebanyak 75,5 persen warga Jawa Timur menyatakan puas terhadap kebijakan energi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menurut hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).
Kebijakan energi dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian masyarakat, khususnya terkait kemandirian energi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Dampak Kebijakan Energi Dinilai Langsung Dirasakan Masyarakat
Direktur ARCI, Baihaki Sirajt, menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap kinerja umum pemerintahan Prabowo–Gibran mencapai 82,2 persen.
Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional, terutama dalam sektor energi.
Kebijakan tersebut dinilai memberikan kontribusi nyata pada ketahanan energi dan kemandirian ekonomi daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dianggap berjalan baik, khususnya di sektor energi.
Persepsi positif masyarakat diperkuat oleh pendekatan kebijakan energi berbasis rakyat yang dijalankan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian lokal, terutama di daerah penghasil migas seperti Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.
Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kepuasan tertinggi karena masyarakat merasakan hasil konkret dari kebijakan energi, hilirisasi, dan transisi ke EBT.
Program legalisasi dan optimalisasi sumur minyak rakyat disebut sebagai contoh nyata implementasi kebijakan tersebut.
Data dari Dinas ESDM Jawa Timur mencatat sebanyak 798 sumur minyak rakyat telah diinventarisasi, terdiri dari:
- 371 sumur di Bojonegoro
- 408 sumur di Tuban
- 19 sumur di Gresik
Program ini dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang memberi ruang legal kepada:
- BUMD
- Koperasi
- UMKM
untuk mengelola sumur minyak masyarakat secara sah dan berkelanjutan.
Kebijakan ini dinilai tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka sumber pendapatan daerah serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Publik Puas, Namun Tetap Kritis
Baihaki menegaskan bahwa kebijakan energi ini tidak hanya menyangkut pasokan energi, tetapi juga menyangkut ekonomi rakyat.
Ia menyebut Menteri Bahlil berhasil menghubungkan kepentingan nasional dengan manfaat langsung bagi warga.
Namun, meski tingkat kepuasan tinggi, ARCI mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan proyek energi dan hilirisasi.
“Tantangan ke depan bukan hanya mempercepat, tetapi juga mencegah penyimpangan di lapangan,” ujar Baihaki.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah.
Survei ARCI ini dilakukan pada 7–17 Oktober 2025 di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan 1.200 responden menggunakan metode stratified multistage random sampling.
Margin of error survei sebesar ±2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
