Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) tidak dikenakan biaya apapun bagi masyarakat, baik melalui bank maupun PT Pos Indonesia.
BLTS triwulan IV tahun 2025, yang mencakup periode Oktober hingga Desember, memiliki nilai sebesar Rp900 ribu untuk setiap penerima manfaat.
Program ini menyasar sebanyak 35.046.783 keluarga dari kelompok sosial ekonomi terendah, yakni Desil 1 hingga Desil 4, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Sekarang yang kami tangani ada bansos reguler, ada BLTS. Bagi yang rekeningnya ada dan aktif disalurkan lewat Himbara tentu gratis. Kalau yang tidak ada rekening, maka akan lewat PT Pos Indonesia dan memang ada biaya, tapi semua ditanggung pemerintah bukan oleh penerima manfaat," ungkap Saifullah Yusuf.
Penyaluran Dilakukan Lewat Bank dan PT Pos
Dari total jumlah penerima manfaat, Kementerian Sosial mencatat sebanyak 16.144.389 keluarga telah memiliki rekening bank.
Sementara itu, sebanyak 18.902.394 keluarga lainnya belum tercatat memiliki rekening.
"Lalu setelah dilakukan koordinasi lagi dengan Kementerian Keuangan, dari 18 juta lebih itu ternyata ada sekitar 11.362.037 KPM yang teridentifikasi memiliki rekening dan sedang kami konfirmasi ke Bank Himbara, dan sebanyak 7.540.357 KPM lainnya belum memiliki rekening sehingga penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia," jelasnya.
Penyaluran melalui PT Pos Indonesia diprioritaskan bagi keluarga yang belum memiliki rekening dan mencakup wilayah-wilayah terpencil.
Proses Penyaluran Melalui Verifikasi Lapangan
Proses distribusi bansos dilakukan setelah melalui tahapan validasi dan verifikasi terhadap data seluruh penerima manfaat.
Melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia, proses verifikasi lapangan dilakukan lebih menyeluruh untuk memastikan keakuratan data.
"Melalui PT Pos, kita bisa mendapatkan verifikasi langsung, seperti foto rumah, aset, dan profil keluarga penerima manfaat. Jadi, selain menyalurkan bantuan, ada proses pendataan lapangan yang lebih akurat oleh tim mereka," ia mengungkapkan.
Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun selama proses penyaluran bantuan, karena seluruh biaya operasional telah ditanggung oleh pemerintah.
- Penulis :
- Shila Glorya
