Pantau - Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menjadikan pengembangan program rehabilitasi sebagai strategi utama untuk menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di tanah air.
Langkah ini mendapat dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 23 Oktober 2025, Kepala BNN RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, menekankan perlunya dukungan lintas sektor untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba.
"Hal tersebut penting dilakukan guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu di mana angka prevalensi penyalahguna narkoba ditargetkan menurun dari 1,73 persen pada tahun 2025 menjadi 1,6 persen di tahun 2029," ungkapnya.
Program Rehabilitasi Diperluas dan Diperkuat
Untuk mewujudkan target tersebut, BNN memfokuskan kebijakannya pada perluasan dan penguatan layanan rehabilitasi narkoba.
Beberapa program yang menjadi fokus antara lain pengembangan layanan rehabilitasi rawat jalan, pembangunan balai rehabilitasi baru, serta penguatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Selain itu, BNN juga tengah mengembangkan sistem informasi rehabilitasi narkoba 2.0 serta layanan surat bebas rawat jalan yang dapat diakses secara online.
Terkait kebutuhan pendanaan, Kepala BNN mengusulkan pengajuan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat kepada Kementerian PPN/Bappenas.
Dana tersebut direncanakan akan digunakan untuk penguatan layanan rehabilitasi dan edukasi, dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, modernisasi sarana rehabilitasi, pelayanan laboratorium, dukungan operasional peningkatan kapasitas intelijen, serta penguatan sistem keamanan nasional.
Bappenas Siap Dukung Pengajuan Pinjaman Luar Negeri
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, memerintahkan jajarannya untuk segera membantu proses pengajuan PLN yang dimaksud.
"Mengenai proses usulan PLN yang telah disampaikan, Saya harap rekan-rekan dari Kementerian PPN/Bappenas dapat membantu," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa segala prioritas Presiden, termasuk penanganan narkoba yang merupakan bagian dari Astacita dan program prioritas nasional, akan dipercepat prosesnya.
Namun demikian, Menteri PPN mengingatkan bahwa seluruh proses tetap harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
