Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses ke Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin, 27 Oktober 2025, untuk mengawasi pembangunan infrastruktur dan transportasi yang dibiayai APBN, ungkapnya.
Fokus Pengawasan Infrastruktur
Komisi V memberikan perhatian pada program pembangunan yang dilaksanakan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, BNPP, dan Basarnas, ia menambahkan.
Syaiful Huda menegaskan seluruh program harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, terutama di Kaltara, provinsi baru hasil pemekaran dari Kalimantan Timur pada 2012 yang berbatasan dengan Malaysia.
Kaltara dianggap sebagai garda depan wajah Indonesia di perbatasan utara, sehingga pembangunan infrastruktur dan transportasi menjadi sangat mendesak untuk memanfaatkan potensi ekonomi wilayah dan mendukung konektivitas masyarakat, jelas Huda.
Proyek Strategis dan Konektivitas
Komisi V menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk bendungan untuk air baku, jaringan jalan antarwilayah, sarana transportasi publik, penambahan maskapai penerbangan, dan pembangunan Terminal Tipe A di titik strategis.
Progres pembangunan Jembatan Binuang yang menghubungkan Malinau–Krayan juga disoroti karena sebelumnya terkendala blokir anggaran sekitar Rp50 miliar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Huda menegaskan proyek strategis seperti Jembatan Binuang vital untuk konektivitas masyarakat perbatasan dan mengurangi ketergantungan ekonomi dengan Malaysia.
Posisi geografis Kaltara yang berhadapan langsung dengan Sabah dan Serawak membuat pembangunan infrastruktur di wilayah ini menjadi prioritas nasional, bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga harga diri bangsa, ungkap Huda, sambil menyinggung pernyataan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bahwa semacam ada sindiran “Garuda di Dadaku, Malaysia di Perutku.”
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
