Pantau - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya guna menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).
Ketua Tim Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari proses legislasi nasional untuk memperkuat dasar hukum kelembagaan BPIP.
"Kami datang ke Papua Barat Daya untuk mendengar langsung pandangan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pembinaan ideologi Pancasila bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergi antara BPIP, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Aspirasi Daerah Timur Jadi Perhatian
Bob Hasan menegaskan pentingnya menjaring masukan dari daerah, termasuk wilayah timur Indonesia, agar RUU BPIP benar-benar merepresentasikan kebutuhan seluruh bangsa.
"Papua Barat Daya memiliki keragaman budaya yang tinggi. Nilai-nilai Pancasila harus dihadirkan secara kontekstual agar benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ia mengungkapkan.
Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Baleg DPR RI, perwakilan pemerintah daerah, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, tokoh masyarakat, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan.
Dalam forum diskusi, peserta memberikan berbagai masukan, antara lain perlunya penguatan pendidikan ideologi Pancasila di lembaga pendidikan dan pemerintahan daerah.
"Aspirasi dari Papua Barat Daya lebih banyak menyoroti masalah toleransi dan harmoni antarumat," ujar salah satu peserta diskusi.
Selain itu, isu kesejahteraan sosial serta pentingnya keadilan dalam politik lokal juga menjadi perhatian dalam masukan masyarakat.
Pancasila Harus Kontekstual dan Relevan
Bob Hasan menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya dipahami secara historis, tetapi harus hadir dalam kehidupan bernegara yang aktual.
"Pancasila bukan hanya abstraksi sejarah, tetapi harus hidup dalam praktik demokrasi dan pembangunan ekonomi yang kita jalankan saat ini. Keutuhan persatuan dan demokratisasi yang tumbuh di Indonesia tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila," tegasnya.
Seluruh masukan dari kunjungan ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan materi RUU BPIP.
"Kami menilai hasil dari kunjungan kerja kali ini sudah cukup signifikan, sekitar 80 persen dari total aspirasi yang kami butuhkan sudah terkumpul. Karena setiap anggota Panitia Kerja (Panja) juga diberi kesempatan menyerap aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing," jelas Bob Hasan.
Meski demikian, Baleg DPR RI akan tetap melengkapi data dan pandangan dari daerah khusus seperti Aceh dan Papua yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Menurut Bob Hasan, pendekatan terhadap daerah khusus ini bukan soal keberpihakan, tetapi sebagai upaya memahami kondisi sosial dan praktik pembinaan ideologi Pancasila yang berkembang secara unik di wilayah tersebut.
- Penulis :
- Arian Mesa
