Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 4 November 2025, membahas kebijakan strategis yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi produktif.
Fokus Pemberdayaan, Bukan Sekadar Bantuan Konsumtif
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan agar seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat.
"Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan," ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kebijakan strategis dibahas, antara lain pemutihan iuran BPJS Kesehatan dan substitusi usaha pakaian bekas atau thrifting.
Presiden juga mengarahkan penguatan ekonomi produktif melalui pembukaan seluruh fasilitas milik pemerintah untuk pelaku UMKM.
Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan minimal 30 persen area di fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area digunakan untuk pengembangan UMKM.
Salah satu program unggulan yang akan segera dijalankan adalah “Pasar 1001 Malam”, yang memanfaatkan aset negara yang tidak terpakai di lokasi strategis sebagai ruang promosi dan pemasaran produk UMKM.
"Supaya ada display dan ekshibisi serta pemasaran yang efektif bagi UMKM kita," ia mengungkapkan.
Arah Baru Kebijakan Pakaian Bekas dan Tenaga Kerja Global
Terkait praktik thrifting, pemerintah akan memperketat pengawasan impor pakaian bekas dan secara bertahap menghentikan praktik tersebut.
Sebagai gantinya, akan disediakan program substitusi usaha agar pelaku ekonomi di sektor ini dapat beralih ke usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Presiden Prabowo menyetujui program beasiswa pelatihan senilai Rp12 triliun bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri.
Program ini mencakup pelatihan keterampilan seperti welder, caregiver, hospitality, serta pelatihan bahasa asing.
"Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus dan pelatihan, terutama untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri," ujar Cak Imin.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan program pemerataan alat dan lahan produksi untuk petani miskin di kelompok desil 1 dan 2.
"Desil 1 akan kita dorong memiliki alat produksi sendiri, termasuk dengan pembagian tanah-tanah bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tambahnya.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui akses terhadap sumber daya produktif dan pelatihan kerja yang kompetitif di pasar internasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
