Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Bangun 24 Rumah Sakit di Papua, Gibran: Tidak Perlu Lagi Berobat ke Luar Daerah

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Pemerintah Bangun 24 Rumah Sakit di Papua, Gibran: Tidak Perlu Lagi Berobat ke Luar Daerah
Foto: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (kiri) saat rapat bersama BP3OKP dan KEP2OKP di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Selasa 4/11/2025 (sumber: ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

Pantau - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun 24 rumah sakit di wilayah Tanah Papua sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Rencana pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan serta memastikan pemerataan akses kesehatan di enam provinsi yang berada di wilayah Papua.

"Dalam RPJMN 2025-2029 ada 24 rumah sakit yang nanti akan dibangun oleh pemerintah di wilayah Papua," ungkapnya dalam rapat yang digelar di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, pada hari Selasa.

Rumah Sakit Lengkap Fasilitas Modern

Rumah sakit yang akan dibangun akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan modern seperti layanan mamografi, CT-scan, cath lab, MRI, serta kehadiran dokter-dokter spesialis.

Gibran menyatakan bahwa pembangunan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat Papua terhadap layanan kesehatan di luar daerah.

"Ini harus menjadi perhatian kita semua. Supaya ke depannya, tidak ada lagi masyarakat Papua harus jalani perawatan ke luar," ia menegaskan.

Percepatan Pembangunan Lewat Lembaga Khusus

Untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua, Gibran juga menekankan pentingnya peran dua lembaga khusus, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP2OKP).

"Sekarang sudah ada dua lembaga. Saya minta ada akselerasi pembangunan dua kali lipat," katanya.

Menurutnya, pembangunan di Tanah Papua tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Pembangunan di wilayah Papua tidak bisa hanya satu tahun atau dua tahun, tapi berkelanjutan," ujarnya.

Pemerintah pusat juga meminta dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan data yang akurat.

Data tersebut sangat penting untuk memastikan agar program, anggaran, dan pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Penulis :
Leon Weldrick