
Pantau - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan perlunya percepatan pembangunan di Papua dengan memaksimalkan peran dua lembaga baru, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Percepatan Harus Dua Kali Lipat
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat memimpin Rapat Pleno BP3OKP di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halum, yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
"Karena sekarang sudah ada dua lembaga, ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus dua kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat. Manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat," ungkapnya.
Gibran menjelaskan bahwa keberadaan dua lembaga tersebut memiliki peran saling melengkapi demi mencapai tujuan percepatan pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Papua harus berkelanjutan dan tidak cukup hanya dilaksanakan dalam waktu 1-2 tahun.
Fokus pada Indikator Kesehatan dan Keterlibatan OAP
Dalam pemaparannya, Gibran menyebut sejumlah indikator penting yang harus diperhatikan pemerintah, seperti usia harapan hidup masyarakat Papua, prevalensi stunting, jumlah rumah sakit dan Puskesmas, serta jumlah masyarakat yang telah memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis.
"Kalau di RPJMN 2025–2029 ini rencana ada 24 rumah sakit yang akan dibangun di wilayah Papua," ia mengungkapkan.
Gibran juga menyoroti fasilitas kesehatan yang ada di Jayapura, yang menurutnya sudah cukup lengkap dengan peralatan seperti CT-Scan MRI, Head Lab, Mammography, Digital Panoramic, serta kehadiran dokter spesialis.
Ia berharap ke depan masyarakat Papua tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar untuk pengobatan karena layanan tersebut bisa ditangani langsung di Papua.
Pada tanggal 4–5 November 2025, Gibran kembali melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat, untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan percepatan pembangunan Papua.
Presiden menekankan bahwa Papua harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan masyarakat Papua serta keterlibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah.
- Penulis :
- Leon Weldrick








