Pantau - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, dengan dasar capaian dan kontribusi besar yang telah diberikan Soeharto bagi bangsa Indonesia.
Penilaian Historis dan Kontribusi Soeharto
Singgih menegaskan bahwa penilaian terhadap jasa Soeharto harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berimbang.
"Dari sisi historis, beliau adalah tokoh yang memimpin proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pada masanya berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan pondasi ekonomi bangsa yang sempat porak-poranda. Kita tidak boleh melupakan jasa beliau dalam pembangunan nasional melalui berbagai program yang terstruktur," ungkapnya.
Ia menilai kontribusi Soeharto selama lebih dari tiga dekade kepemimpinan perlu dilihat secara komprehensif, mencakup stabilisasi politik, swasembada pangan, dan pembangunan ekonomi.
Salah satu pencapaian utama Soeharto yang disebut adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO).
"Revolusi Hijau dan program Keluarga Berencana (KB) adalah dua dari banyak kebijakan strategis yang tidak hanya memajukan sektor pertanian tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ini adalah data dan fakta yang tidak terbantahkan," ujarnya.
Dukungan Ormas dan Nilai Keagamaan
Dari sisi keagamaan, Singgih menyatakan bahwa era kepemimpinan Soeharto menciptakan ruang harmonis bagi kehidupan beragama di Indonesia.
Ia menyebut dukungan pemerintah Orde Baru terhadap pembangunan rumah ibadah dan fasilitas keagamaan, serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai langkah konkret dalam memperkuat toleransi antarumat beragama.
"Stabilitas yang diciptakan pada era itu memungkinkan umat Islam dan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah dengan tenang. Banyak kebijakan yang mendukung pengembangan dakwah dan pendidikan agama, yang turut membentuk karakter bangsa," katanya.
Singgih juga menggarisbawahi bahwa dukungan atas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto datang dari berbagai ormas dan partai politik, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Golkar.
"Dukungan yang luas ini menunjukkan bahwa banyak elemen bangsa melihat kontribusi positif almarhum Soeharto. Tentu, setiap periode kepemimpinan memiliki dinamika dan catatannya masing-masing. Namun, dalam menilai gelar pahlawan nasional, kita harus berani melihat jasa dan sumbangsih terbesarnya bagi tanah air, yang telah meletakkan dasar-dasar penting bagi Indonesia modern," jelasnya.
Ia mengakui bahwa setiap tokoh besar memiliki sisi pro dan kontra, namun menurutnya, penghargaan ini harus dipandang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar tanpa menutup ruang untuk kritik.
"Sejarah harus dilihat secara utuh, jujur, dan berimbang. Gelar pahlawan nasional adalah bentuk apresiasi tertinggi negara atas kontribusi luar biasa yang melebihi panggilan tugas. Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik (Al-muhafazhah 'ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah)," tuturnya.
Partai Golkar menilai bahwa penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan langkah strategis dalam proses rekonsiliasi sejarah serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Penghargaan tersebut juga dinilai sebagai bentuk penghormatan yang proporsional atas pengabdian Soeharto bagi kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Penulis :
- Arian Mesa
