Pantau - Kader-kader muda PDI Perjuangan menilai wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD sebagai langkah yang tidak konsisten, bahkan disamakan dengan gerakan senam poco-poco yang maju-mundur tanpa arah pasti.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta.
Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menyuarakan pandangan senada terkait wacana tersebut.
"Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur," ungkapnya.
Kritik terhadap Dalih Tekan Politik Uang
Muhammad Syaeful Mujab menilai wacana pengembalian Pilkada ke DPRD tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, bahkan justru berpotensi menjadi kemunduran.
Menurutnya, alasan menekan politik uang tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mencabut hak rakyat dalam memilih kepala daerah secara langsung.
"PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tantangan politik uang harus dihadapi dengan perbaikan sistem, bukan dengan menghilangkan kedaulatan rakyat.
Pemimpin Harus Lahir dari Suara Rakyat
Politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, juga menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut.
Menurutnya, pemilihan langsung membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat, yang tidak bisa digantikan jika pemimpin hanya dipilih oleh segelintir anggota DPRD.
"Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai," tegas Seno.
Ia menambahkan bahwa bagi PDIP, pemilu bukan hanya soal meraih kekuasaan, tetapi juga soal amanah dalam menjalankan pemerintahan.
"Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat," ujarnya.
Sikap Resmi PDIP Akan Diumumkan Senin
Rakernas I PDIP yang berlangsung pada 10–12 Januari 2026 menjadi wadah pembahasan sikap politik partai terhadap berbagai isu nasional.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Rakernas ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi bentuk konsolidasi partai dalam merespons tantangan bangsa.
"Di dalam rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan Partai," ungkap Hasto.
Sikap resmi PDIP terhadap wacana sistem Pilkada melalui DPRD akan diumumkan secara formal dalam rekomendasi Rakernas I pada Senin, 12 Januari 2026.
- Penulis :
- Gerry Eka
