Pantau - Ribuan pengemudi ojek online dari Komunitas Ojek Online Unit Reaksi Cepat (URC) Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat, 7 November 2025, untuk menolak sejumlah ketentuan dalam rancangan peraturan presiden (perpres) tentang transportasi daring yang dianggap merugikan mitra pengemudi.
Tuntutan Komunitas URC
Komunitas URC menegaskan pentingnya keterlibatan langsung mitra pengemudi dalam penyusunan perpres agar aturan yang dihasilkan berkeadilan dan tidak memihak satu pihak saja.
"Perpres yang akan diterbitkan, kami di sini mengawal supaya berkeadilan. Adil ke semua pihak, jangan sampai timpang. Kita maunya berkelanjutan terus biar semua teman-teman ini mengawal juga karena perpres ini akan ke daerah juga," ungkap perwakilan URC.
Empat tuntutan utama yang disuarakan URC adalah penolakan terhadap rencana pemotongan komisi sebesar 10 persen, penolakan terhadap perubahan status kerja mitra menjadi karyawan tetap, permintaan keterlibatan perwakilan mitra yang benar-benar mewakili pengemudi, serta tuntutan atas payung hukum yang berpihak secara adil.
URC menyatakan keberatan atas komisi 10 persen yang dinilai akan memangkas pendapatan mitra secara signifikan.
Komunitas ini juga menolak skema perubahan status mitra menjadi pekerja tetap karena dianggap menghilangkan fleksibilitas kerja yang menjadi ciri khas pengemudi ojek online.
Respons Pemerintah dan Janji Keterlibatan Mitra
Perwakilan URC diterima untuk audiensi dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Istana Merdeka, Jakarta.
"Alhamdulillah, kita sudah diterima oleh perwakilan Presiden, yaitu Bapak Wamensesneg Juri Ardiantoro. Semua kita bicarakan, termasuk tentang ladies ojol. Beliau sangat apresiasi terhadap ladies ojol yang mencari nafkahnya," ungkap salah satu perwakilan URC, Khasanah.
Khasanah menambahkan bahwa surat tuntutan dari URC telah diterima pihak Istana dan akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menyatakan akan meninjau kembali isi rancangan perpres dan berkomitmen melibatkan perwakilan komunitas ojol dalam pembahasan lanjutan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah memberikan perlindungan terhadap mitra pengemudi melalui jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM).
“Bagi kami di Kemnaker, concern kita adalah kepada jaminan sosial dari teman-teman pengemudi ojek online,” ujarnya.
Pemerintah juga berharap aturan yang disusun dapat memberikan transparansi dalam hubungan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi.
URC berharap Presiden dan kementerian terkait benar-benar mendengarkan aspirasi mereka agar perpres yang disusun berpihak dan tidak merugikan pengemudi di lapangan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
