Pantau - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat evaluasi pelaksanaan uji coba tahap pertama program bantuan sosial (bansos) digital yang dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur pada September hingga Oktober 2025.
Program ini merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang bertujuan mereformasi sistem perlindungan sosial agar lebih efisien, tepat sasaran, serta berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
"Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia," ungkapnya.
Interoperabilitas Data Jadi Fokus Utama
Pemerintah kini memasuki tahap krusial dalam memastikan sistem data antar lembaga dapat beroperasi secara terintegrasi.
Berbagai data dari lembaga seperti Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri mulai digabungkan untuk menciptakan satu basis data yang valid dan dapat digunakan dalam penyaluran bantuan.
Tujuan utama dari integrasi ini adalah memastikan bantuan sosial disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya berdasarkan data yang akurat.
Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan grievance mechanism atau sistem pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk mengoreksi data yang tidak sesuai.
Sistem tersebut dirancang agar dapat diakses dengan mudah, prosesnya transparan, serta mampu menindaklanjuti setiap pengaduan hingga tingkat paling bawah.
"Sistem bansos yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif. Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat," ia mengungkapkan.
Penyaluran G2P dan Digitalisasi Identitas
Pemerintah juga sedang menyiapkan desain penyaluran berbasis Government-to-Person (G2P) yang terintegrasi dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional.
Pendekatan dilakukan secara bertahap dan berjenjang untuk memastikan sistem benar-benar siap saat diterapkan secara nasional.
Setiap tahapan diuji secara menyeluruh agar sistem dapat berjalan tanpa hambatan di lapangan.
"Penyaluran bansos harus transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Luhut.
- Penulis :
- Shila Glorya
